Erwan Herawan, S.T., M.M mengatakan, bahwa kegiatan dilakukan tindak lanjut Evaluasi Sakip. Berita mengenai pemkab OKU Selatan yang menggelar rapat evaluasi hasil laporan SAKIP tahun 2024 dengan beberapa OPD yang nilainya turun mencerminkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan daerah. SAKIP, atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan alat yang vital dalam memastikan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Penurunan nilai yang terjadi menunjukkan adanya tantangan yang harus dihadapi oleh OPD dalam menerapkan prinsip-prinsip kinerja yang efektif. Satu sisi positif dari berita ini adalah adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengevaluasi kinerja. Rapat evaluasi semacam ini tidak hanya menjadi sarana untuk menilai hasil, tetapi juga sebagai peluang untuk meningkatkan kinerja OPD di masa yang akan datang. Dengan melakukan evaluasi, pemkab dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penurunan nilai dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaikinya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik dapat berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat. Kendati demikian, penurunan nilai SAKIP harusnya menjadi alarm bagi setiap OPD untuk introspeksi dan melakukan perbaikan mendasar. Faktor yang menyebabkan penurunan, seperti kurangnya komunikasi, sumber daya manusia yang tidak memadai, atau mungkin pengelolaan anggaran yang tidak efisien, harus dianalisis lebih dalam. Di sinilah peran kepemimpinan dan komitmen di antara pegawai pemerintahan menjadi krusial. Tanpa dukungan yang kuat dari pimpinan, sulit bagi OPD untuk melakukan perubahan yang signifikan. Selanjutnya, penting juga bagi pemkab untuk melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi dan perbaikan ini. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah tidak hanya mendengar aspirasinya, tetapi juga mendapatkan masukan yang berharga untuk perbaikan pelayanan. Hal ini akan menciptakan rasa kepemilikan di antara warga terhadap pemerintah dan menjadikan mereka lebih proaktif dalam mengawasi serta berpartisipasi dalam program-program pemerintah. Di sisi lain, pemkab juga perlu menyediakan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pegawai di setiap OPD. Pengetahuan dan keterampilan yang memadai akan membantu pegawai untuk melaksanakan tugasnya lebih baik lagi. Dengan pembinaan yang tepat, diharapkan nilai SAKIP ke depan dapat meningkat, dan pada akhirnya, kinerja pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat pun dapat meningkat. Dengan demikian, melalui evaluasi kinerja seperti yang dilakukan oleh pemkab OKU Selatan, kita bisa berharap akan adanya perubahan positif di masa depan. Setiap penurunan nilai harus dilihat sebagai peluang untuk belajar dan berbenah, bukan sebagai sebuah kegagalan. Hal ini seharusnya menjadi titik awal untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.