Menurut Pramono, tindakan Satpol PP membubarkan tenda massa aksi tolak UU TNI di depan Gedung DPR tidak sesuai dengan tugas dan wewenang mereka. Berita yang berjudul "Kecewa Satpol PP Bubarkan Aksi Piknik Melawan di DPR, Pramono: Itu Bukan Tugas Mereka!" mencerminkan dinamika antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Dalam demokrasi, aksi demonstrasi adalah salah satu cara bagi warga untuk mengungkapkan pendapat, protes, atau keberatan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil. Namun, tindakan pembubaran yang dilakukan oleh Satpol PP menunjukkan adanya ketegangan antara upaya menjaga ketertiban umum dan hak asasi untuk berunjuk rasa. Pernyataan Pramono yang menyebutkan bahwa tindakan tersebut bukanlah tugas Satpol PP memberikan perspektif penting tentang peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Ia secara tidak langsung menegaskan bahwa seharusnya ada ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya tanpa merasa tertekan oleh aparat. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah untuk memahami bahwa suara rakyat adalah salah satu pilar dalam sistem demokrasi, dan membubarkan aksi tanpa dialog atau pemahaman yang memadai bisa menimbulkan ketidakpuasan yang lebih besar. Selain itu, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa seringkali tindakan aparat dianggap terlalu cepat dan tidak mempertimbangkan konteks atau alasan di balik unjuk rasa. Masyarakat hadir bukan hanya untuk bersenang-senang, tetapi untuk menyampaikan pesan atau protes. Mengabaikan hal ini dapat menciptakan kesan bahwa pemerintah tidak membuka diri untuk mendengarkan suara rakyat. Dialog yang konstruktif dan toleransi terhadap ekspresi pendapat seharusnya menjadi bagian dari pendekatan penanganan unjuk rasa. Di sisi lain, penting juga bagi masyarakat untuk memahami bahwa menjaga ketertiban merupakan bagian dari tanggung jawab bersama. Walaupun pelaksanaan unjuk rasa diperbolehkan, harus ada kesadaran akan etika dan norma yang berlaku di masyarakat. Dialog antara aparat dan demonstran bisa menjadi solusi untuk meredakan ketegangan. Misalnya, sebelum mengambil tindakan pembubaran, sebaiknya aparat melakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu untuk memahami maksud dan tujuan dari aksi tersebut. Akhirnya, situasi ini mencerminkan kebutuhan akan reformasi dalam hal penanganan unjuk rasa dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Memperkuat saluran komunikasi serta memberikan ruang bagi aspirasi masyarakat adalah langkah yang sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jika pemerintah dapat menunjukkan komitmen untuk mendengarkan dan menghargai suara rakyat, maka akan tercipta suasana yang lebih harmonis dan produktif bagi pembangunan negara.