Anggota DPRD Kota Surakarta, Kevin Fabiano hingga kini masih menerima gaji meski menjadi tersangka kasus korupsi dana hibah NPCI Jawa Barat. Berita mengenai Kevin, anggota DPRD Solo yang berstatus tersangka namun masih menerima gaji meskipun sudah mendekam di penjara, mengundang banyak perhatian dan kritik dari masyarakat. Situasi ini mencerminkan berbagai isu yang lebih besar terkait dengan sistem politik dan hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks perilaku anggota legislatif dan akuntabilitas publik. Pertama-tama, pemberian gaji kepada anggota DPRD yang terlibat dalam kasus hukum mencerminkan adanya celah dalam regulasi yang mengatur tentang hak dan kewajiban pejabat publik. Seharusnya ada mekanisme yang jelas tentang bagaimana kelanjutan pembayaran gaji bagi mereka yang terlibat dalam kasus kriminal. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa uang rakyat tidak akan digunakan untuk membiayai orang-orang yang dianggap melanggar hukum. Keputusan untuk terus membayar gaji pada individu yang sudah terjerat kasus hukum dapat dilihat sebagai tindakan yang tidak adil dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi politik. Kedua, berita ini juga menyoroti pentingnya reformasi dalam sistem legislatif di Indonesia. Anggota DPRD seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, tetapi ketika kasus seperti ini terjadi, bisa menimbulkan lumpuhnya kepercayaan publik. Untuk itu, perlu adanya kebijakan yang lebih ketat dan transparan dalam hal pemecatan atau penangguhan gaji kepada anggota legislatif yang sedang menghadapi masalah hukum. Hal ini tidak hanya akan memperkuat integritas institusi, tetapi juga menunjukkan bahwa hukum berlaku sama untuk semua, tanpa terkecuali. Ketiga, fenomena seperti ini bisa memicu diskusi tentang tanggung jawab moral dan etika bagi para anggota legislatif. Mereka diamanatkan untuk mewakili suara rakyat, sehingga tindakan yang mereka lakukan, baik di dalam maupun di luar gedung dewan, sangat berpengaruh terhadap pandangan masyarakat. Jika seorang anggota DPRD terlibat dalam tindakan ilegal tetapi tetap menikmati gaji dan fasilitas yang seharusnya diperuntukkan untuk pelayanan publik, maka itu menciptakan ketidakadilan dan dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Di sisi lain, berita ini juga memperlihatkan perlunya pendidikan politik dan kesadaran hukum yang lebih luas di kalangan masyarakat. Masyarakat harus mengetahui hak-hak mereka dalam menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para pemimpin mereka. Kesadaran akan pentingnya keterlibatan dalam proses politik dan menuntut pertanggungjawaban dari wakil rakyat adalah langkah kunci untuk memperbaiki kondisi saat ini. Jika masyarakat aktif menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kondisi ini, diharapkan akan ada perubahan positif di masa mendatang. Secara keseluruhan, kasus Kevin merupakan alarm bagi sistem politik di Indonesia. Keberlanjutan dari reputasi lembaga legislatif dan tingkat kepercayaan publik sangat bergantung pada bagaimana mereka menangani kasus-kasus seperti ini. Sebagai gaji dan fasilitas publik seharusnya diperuntukkan untuk layanan kepada masyarakat, bukan untuk mereka yang terbukti melanggar hukum. Dengan demikian, perlunya evaluasi kembali mengenai kebijakan tersebut menjadi sangat krusial agar keadilan dan akuntabilitas dapat terwujud dalam pemerintahan.