“Sesuai keterangan Disbun, penerbitan izin tersebut mengacu pada kemitraan yang tidak sesuai prosedur, tentu ini menyalahi aturan dan harus dikaji... Tentu, saya dapat memberikan tanggapan mengenai berita tersebut. Berita mengenai Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRK Aceh Singkil dan Dinas Perkebunan (Disbun) terkait kemitraan perusahaan perkebunan menunjukkan dinamika penting dalam hubungan antara pemerintah daerah dan sektor swasta. Dalam konteks ini, ada beberapa aspek yang sebaiknya menjadi perhatian. Pertama, kemitraan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat setempat adalah hal yang krusial. RDP ini mencerminkan keberpihakan DPRK untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Seringkali, dalam praktiknya, perusahaan-perusahaan besar dapat mengabaikan aspek sosial dan lingkungan sehingga menimbulkan berbagai masalah untuk masyarakat lokal. Dengan adanya pengawasan dari DPRK, diharapkan ada kesepakatan yang lebih adil dan berkelanjutan dalam kemitraan ini. Kedua, isu keberlanjutan lingkungan menjadi penting dalam diskusi ini. Perkebunan, terutama yang melibatkan komoditas besar seperti kelapa sawit, seringkali dikritik karena dampak negatifnya terhadap ekosistem, termasuk deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati. Dalam RDP tersebut, Komisi II DPRK Aceh Singkil seharusnya menegaskan pentingnya implementasi praktik agrikultur yang ramah lingkungan. Ini tidak hanya untuk melindungi lingkungan setempat, tetapi juga untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang industri perkebunan itu sendiri. Ketiga, transparansi dalam kemitraan menjadi faktor vital. RDP ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana kemitraan tersebut dijalankan dan manfaat apa yang mereka dapatkan. Secara ideal, perusahaan-perusahaan perkebunan harus dituntut untuk menyampaikan laporan berkala mengenai kontribusi mereka terhadap masyarakat. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan antara masyarakat dan perusahaan, serta mendorong tanggung jawab sosial yang lebih besar. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh DPRK dan Disbun terkait dengan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan ini juga sangat signifikan. Tidak jarang, perusahaan besar memiliki pengaruh yang kuat, sehingga pengawasan dari pemerintah dapat terhambat. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen dan keberanian dari pihak legislasi untuk menegakkan regulasi yang ada, serta menerapkan sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak mematuhi kesepakatan kemitraan. Akhirnya, RDP ini mendemonstrasikan pentingnya dialog dan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Hal ini bisa menjadi langkah awal untuk membangun kemitraan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di sektor perkebunan. Adalah esensial bagi semua pihak untuk bersatu dalam mencari solusi yang saling menguntungkan, dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Secara keseluruhan, RDP ini dapat dilihat sebagai momentum positif agar ke depan, kemitraan perkebunan di Aceh Singkil dapat berjalan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan sosial dan lingkungan. Mengedepankan dialog yang konstruktif adalah kunci untuk memastikan bahwa sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan hak dan kepentingan masyarakat lokal.