Brigadir Ade Kurniawan yang menganiaya bayi 2 bulan hingga tewas divonis PTDH. Dia menyatakan masih pikir-pikir atas keputusan tersebut. Berita mengenai pemecatan Brigadir Ade, seorang anggota Polri yang terlibat dalam kasus pembunuhan seorang bayi, tentu saja memunculkan berbagai reaksi dan refleksi mendalam tentang penegakan hukum dan tanggung jawab moral seorang aparat. Tindakan pemecatan yang diambil oleh Polri menandakan bahwa institusi kepolisian berkomitmen untuk tidak mentolerir perilaku kriminal, khususnya yang melibatkan kekerasan terhadap anak. Ini adalah langkah penting untuk menjaga integritas lembaga, sekaligus memberikan sinyal bahwa siapapun, tanpa terkecuali, harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Kasus ini tentu saja mengundang simpati dari masyarakat, terutama mengingat korban yang merupakan seorang bayi yang tidak bersalah. Ini mencerminkan betapa seriusnya dampak dari tindakan kekerasan terhadap anak dan bagaimana kekejaman semacam ini harus dihadapi dengan tegas. Masyarakat berhak merasa aman dan terlindungi, dan kasus ini mengingatkan kita bahwa kejahatan terhadap anak harus menjadi prioritas dalam penegakan hukum. Selain itu, keputusan Brigadir Ade untuk “memikirkan” ajukan banding atas pemecatannya menunjukkan bahwa mungkin ada kekhawatiran tentang keadilan dalam proses hukum yang dihadapinya. Namun, masyarakat mungkin menantikan transparansi dan kejelasan mengenai keputusan ini. Apakah ada alasan yang substansial di balik tindakan yang dilakukannya, atau apakah ada pelanggaran prosedur yang mungkin meringankan hukumannya? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab demi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini juga mengajak kita untuk refleksi tentang sistem per pendidikan dan pelatihan yang diterima oleh anggota Polri. Apakah mereka cukup dibekali dengan nilai-nilai moral dan etika yang kuat? Bagaimana proses seleksi dan pengawasan dalam institusi kepolisian? Kasus ini menunjukkan perlunya penguatan aspek moral dan etika dalam pelatihan anggota kepolisian agar hal serupa tidak terulang di masa depan. Masyarakat cenderung memandang aparat penegak hukum sebagai panutan yang seharusnya melindungi mereka dari kejahatan, bukan sebagai pelaku kejahatan itu sendiri. Maka dari itu, penting bagi Polri dan institusi terkait untuk memperbaiki dan memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, meningkatkan dialog dengan masyarakat menjadi kunci untuk membangun kepercayaan dan memastikan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam hal keamanan dapat diakomodasi. Dalam menghadapi isu-isu serius seperti ini, keterlibatan masyarakat juga sangat vital. Edukasi dan penyuluhan mengenai kekerasan terhadap anak dan hak-hak anak harus terus digalakkan. Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat bisa lebih peka terhadap situasi di sekitarnya, serta lebih berani dalam melaporkan tindakan kriminal, termasuk oleh mereka yang seharusnya menjadi pelindung. Dalam kesimpulannya, berita tentang Brigadir Ade adalah pengingat bahwa kejahatan, terutama yang melibatkan korban tak berdaya seperti anak-anak, harus ditangani dengan serius. Pemecatan yang dilakukan Polri adalah langkah yang tepat, namun hal ini harus diiringi dengan upaya untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang melalui pendidikan, pengawasan, dan transparansi dalam sistem hukum. Ke depan, diharapkan kasus seperti ini tidak hanya menjadi preseden dalam penegakan hukum, tetapi juga memicu perbaikan yang lebih komprehensif dalam institusi kepolisian.