Pramono Anung menegur Kasatpol PP imbas pembubaran paksa aksi “Piknik Melawan” yang menolak revisi Undang-Undang di depan Gedung DPR/MPR RI. Berita mengenai Pramono Tegur Kepala Satpol PP imbas pembubaran aksi piknik melawan di DPR mengangkat tema penting terkait hak berkumpul dan berekspresi dalam demokrasi. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa aksi unjuk rasa dan demonstrasi merupakan bagian integral dari proses demokrasi di mana masyarakat dapat menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka. Teguran Pramono terhadap Kepala Satpol PP menunjukkan kepedulian terhadap penegakan hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Pembubaran aksi tersebut bisa dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, terutama jika tidak ada alasan yang kuat atau prosedur hukum yang jelas yang mendasarinya. Aksi piknik yang bertransformasi menjadi ajang protes menggambarkan cara kreatif masyarakat dalam mengekspresikan kekecewaan dan harapan mereka. Dalam konteks ini, pemerintah seharusnya lebih bijaksana dalam menyikapi aspirasi warganya, daripada segera mengambil langkah represif. Tindakan tegas dari Pramono juga mengindikasikan adanya keinginan untuk menegakkan standard standar operasional prosedur dalam penertiban aksi unjuk rasa. Dengan memberi peringatan atau teguran pada pihak yang berwenang, itu juga menunjukkan bahwa ada mekanisme kontrol dari dalam pemerintah sendiri yang bersifat konstruktif, bukan sekadar untuk menekan suara rakyat. Hal ini penting agar kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah tetap terjaga. Di sisi lain, penting juga untuk mempertimbangkan dampak dari aksi unjuk rasa tersebut terhadap ketertiban umum. Pemerintah memang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak sipil masyarakat. Adanya dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat perlu ditingkatkan agar kedua belah pihak dapat saling memahami kepentingan masing-masing. Berkaitan dengan implementasi kebijakan, kejadian ini mengajak kita untuk merefleksikan perlunya mekanisme yang lebih jelas dalam penyampaian aspirasi masyarakat. Saat ini, banyak masalah yang dapat diangkat melalui aksi unjuk rasa, dan jika pemerintah dapat menciptakan ruang dialog yang lebih luas, mungkin banyak potensi konflik dapat dihindari. Pentang terakhir, tanggapan atas kasus ini juga membuka diskusi tentang peran Satpol PP dan lembaga penegak hukum lainnya dalam menjaga ketertiban sambil tetap menghormati hak-hak dasar masyarakat. Keduanya seharusnya berjalan beriringan dalam menciptakan suasana yang kondusif. Ini adalah momen untuk mendorong reformasi dalam cara kita memahami dan merespons protes di negara kita, demi tercapainya masyarakat yang lebih adil dan demokratis.