'Untuk membuat RKAT, kita harus menunggu adanya Dewan Pengawas (Dewas) Baitul Mal Pidie yang ditunjuk Bupati,' kata Ketua BMK Pidie. Berita mengenai belum diajukannya pencairan zakat guru sebesar Rp 1,3 miliar oleh Badan Manajemen Keuangan (BMK) Pidie yang menunggu penunjukan Dewan Pengawas menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan dana zakat di daerah tersebut. Zakat, sebagai salah satu pilar dalam ekonomi Islam, memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama bagi para guru yang berkontribusi besar dalam pendidikan. Ketidakpastian dalam pencairan dana zakat ini dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan penerima manfaat, terlebih bagi mereka yang sangat bergantung pada dukungan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keberadaan Dewan Pengawas sangat krusial dalam hal ini, karena mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Penunjukan Dewan Pengawas yang belum terlaksana menunjukkan ada kemungkinan adanya kendala administratif yang perlu segera diatasi. Dalam konteks ini, penting bagi BMK Pidie untuk mempercepat proses penunjukan agar pencairan dana zakat dapat segera dilakukan, sehingga guru-guru tidak mengalami keterlambatan dalam menerima haknya. Dari sudut pandang masyarakat, situasi ini memunculkan berbagai pertanyaan, seperti mengapa penunjukan Dewan Pengawas menjadi kendala dan apa solusi yang bisa diambil untuk memperlancar proses pencairan. Transparansi informasi dari BMK Pidie mengenai proses dan alasan di balik penundaan ini sangat penting agar masyarakat tidak merasa diabaikan. Ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau dukungan terhadap proses pengelolaan dana zakat yang lebih baik ke depan. Selain itu, momentum seperti ini bisa menjadi pendorong untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat dan peran lembaga pengelola dalam menyalurkan dana tersebut. Pendidikan mengenai pentingnya zakat dan pengelolaan keuangan yang baik di kalangan jamaah dan lembaga-lembaga terkait perlu ditingkatkan agar masalah serupa tidak terulang di masa mendatang. Menghadapi tantangan yang ada, pemangku kepentingan di Pidie, termasuk pemerintah daerah, perlu bekerja sama untuk mempercepat proses administratif dan memastikan bahwa tidak ada guru yang terabaikan dari haknya. Ini adalah tanggung jawab bersama yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Keterbukaan dalam menangani isu ini juga akan menjadi langkah positif untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat di masa yang akan datang. Simpulannya, berita ini adalah pengingat akan pentingnya manajemen zakat yang efisien dan transparan. Untuk mencapai tujuan sosial dari zakat, diperlukan kolaborasi dan komunikasi yang efektif antara semua pihak terkait, agar hak-hak penerima manfaat dapat terpenuhi dengan tepat waktu. Semoga ke depan, BMK Pidie dapat segera menyelesaikan kendala ini dan memberikan solusi yang lebih baik untuk pengelolaan dana zakat demi kesejahteraan masyarakat, terutama untuk para guru dan pendidik.