Amnesty International Indonesia menilai pembubaran pembubaran aksi 'Piknik Melawan' tidak sejalan dengan komitmen Pramono Anung. Berita mengenai aksi "piknik" yang dibubarkan oleh pihak berwenang di Indonesia dan tanggapan Amnesty International yang menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak sejalan dengan komitmen yang dijanjikan oleh Pramono adalah isu yang menarik dan kompleks. Aksi seperti ini mencerminkan pentingnya kebebasan berekspresi dan hak untuk berkumpul, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Pertama-tama, perlu dicatat bahwa setiap masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka, termasuk melalui aksi protes atau demonstrasi. Aksi "piknik" ini, meskipun tampaknya bersifat santai, sebenarnya bisa jadi merupakan bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah atau kondisi sosial saat ini. Tindakan membubarkan aksi tersebut dapat dianggap sebagai upaya untuk membungkam suara-suara yang kritis, yang seharusnya menjadi perhatian serius bagi semua pihak, terutama para pemimpin yang berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi. Kedua, Amnesty International, sebagai organisasi yang fokus pada perlindungan hak asasi manusia, memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengkritik tindakan yang dianggap bertentangan dengan komitmen internasional. Pernyataan mereka bahwa tindakan pembubaran tidak sejalan dengan komitmen Pramono menggambarkan ketidakpuasan terhadap konsistensi antara kebijakan dan praktek di lapangan. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap pemerintah dan realitas yang terjadi, yang perlu menjadi perhatian untuk diperbaiki. Di sisi lain, tindakan aparat dalam membubarkan aksi bisa dipandang dari sudut pandang keamanan publik. Pihak berwenang mungkin mengklaim bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban dan mencegah potensi kerusuhan. Namun, penting untuk diingat bahwa menjaga keamanan tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar warga negara untuk bersuara. Dialog antara pemerintah dan masyarakat sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk membuka ruang bagi diskusi dan dialog konstruktif dengan masyarakat. Alih-alih membubarkan aksi, seharusnya ada upaya untuk memahami apa yang menjadi tuntutan dari kelompok masyarakat tersebut. Hal ini bukan hanya untuk membangun kepercayaan publik, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan di mana warga negara merasa didengar dan dihargai. Akhirnya, insiden seperti ini menunjukkan perlunya evaluasi sistematis terhadap kebijakan terkait kebebasan berekspresi dan hak berkumpul di Indonesia. Pembelajaran dari kritik dan masukan dari organisasi seperti Amnesty International dapat menjadi langkah awal menuju perbaikan dan penguatan demokrasi di negara ini. Pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih demokratis dan menghormati hak asasi manusia setiap individu.