Polisi menangkap dua orang yang mengaku sebagai anggota LSM atau Ormas. Keduanya ditangkap karena memeras kades sejumlah Rp 20 juta. Berita mengenai penangkapan dua oknum LSM di Probolinggo yang diduga melakukan pemerasan terhadap kepala desa (Kades) sebesar Rp 20 juta tentu memicu berbagai reaksi di tengah masyarakat. Tindakan pemerasan, apalagi yang melibatkan organisasi masyarakat sipil, adalah sebuah pelanggaran serius yang tidak hanya mencoreng nama baik lembaga non-pemerintah, namun juga merusak kepercayaan publik terhadap peran LSM dalam masyarakat. Pertama-tama, penting untuk dicatat bahwa keberadaan LSM seharusnya menjadi mediator yang membantu masyarakat dan pemerintah dalam memecahkan berbagai masalah sosial. Namun, ketika oknum-oknum tertentu menggunakan jubah LSM untuk kepentingan pribadi seperti pemerasan, hal ini menjadi sebuah tindakan yang merugikan dan menciptakan stigma negatif terhadap seluruh LSM yang ada. Masyarakat jadi semakin skeptis terhadap peran LSM, dan akan sangat sulit untuk membedakan antara LSM yang berkomitmen pada tanggung jawab sosial dan mereka yang menyalahgunakan posisi mereka. Kedua, tindakan pemerasan ini jelas merugikan keuangan kepala desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pemerasan bukan hanya soal uang, tetapi juga menciptakan kerentanan bagi masyarakat yang sudah menghadapi banyak tantangan dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Kepala desa, yang seharusnya bisa fokus memperbaiki kondisi desanya, tiba-tiba harus menghadapi situasi di mana mereka terpaksa menyisihkan anggaran mereka demi memenuhi tuntutan tersebut. Selain itu, kejadian ini juga menunjukkan fragmen budaya korupsi yang masih harus diperangi. Dalam konteks yang lebih luas, pemerasan ini adalah gambaran dari praktik-praktik tidak etis yang kerap terjadi di berbagai sektor, baik pemerintahan maupun swasta. Menindaklanjuti kasus ini, perlu ada upaya lebih untuk memperkuat pelatihan dan edukasi mengenai etika dan integritas, baik di kalangan LSM maupun di antara pejabat pemerintah, agar praktik serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Dalam rangka mengembalikan kepercayaan publik, sangat penting bagi lembaga penegak hukum untuk bertindak transparan dan adil dalam menyelesaikan kasus ini. Jika oknum tersebut terbukti bersalah, maka sanksi yang tegas harus diberikan bukan hanya sebagai bentuk keadilan, tetapi juga untuk memberikan pesan bahwa tindakan semacam ini tidak akan ditoleransi. Selain itu, langkah proaktif dari LSM lainnya untuk membersihkan image mereka dan menunjukkan komitmen terhadap integritas sangat penting agar bisa memulihkan citra lembaga tersebut di mata masyarakat. Terakhir, situasi ini juga dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dan kritis dalam berinteraksi dengan organisasi manapun, termasuk LSM. Kesadaran akan pentingnya melaporkan tindakan kriminal seperti pemerasan harus ditingkatkan agar masyarakat tidak merasa terjebak dan dapat melindungi hak-hak mereka. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan LSM yang berintegritas sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan transparan bagi semua pihak.