Dua mahasiswa di Manokwari menerobos barikade polisi dengan motor saat polisi melakukan pengamanan aksi mahasiswa tolak UU TNI. Berita mengenai dua mahasiswa yang menyerobot barikade polisi dengan motor di Manokwari dan kemudian dilepaskan menyoroti beberapa isu penting dalam masyarakat, baik dari segi hukum, sosial, maupun pendidikan. Tindakan melanggar hukum seperti yang dilakukan oleh para mahasiswa tersebut tentu saja tidak dapat dibenarkan. Apalagi, di dalam konteks situasi yang mungkin sedang berlangsung di Manokwari, tindakan ini bisa menambah ketegangan antara masyarakat dan aparat keamanan. Namun, keputusan untuk membebaskan kedua mahasiswa ini juga mengundang perdebatan yang menarik. Di satu sisi, ada pandangan bahwa mahasiswa adalah generasi muda yang harus diberi kesempatan untuk belajar dari kesalahan mereka. Proses pendidikan seharusnya tidak hanya terjadi di dalam ruang kelas, tetapi juga melalui pengalaman hidup. Mungkin, dengan mengedepankan rehabilitasi alih-alih hukuman yang berat, pihak berwenang mempertimbangkan potensi masa depan mereka dan ingin menghindari stigma negatif yang mungkin akan dilekatkan kepada para mahasiswa jika mereka memiliki catatan kriminal yang serius. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa pembebasan ini dapat menciptakan preseden buruk di kalangan masyarakat. Jika tindakan melawan aturan dapat diabaikan begitu saja, hal ini berpotensi mendorong orang lain untuk melakukan pelanggaran serupa. Investasi dalam penegakan hukum dan ketertiban publik sangat penting untuk menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil dan konsisten perlu diaplikasikan meskipun ada pertimbangan untuk memberikan kesempatan kedua. Penting juga untuk mempertimbangkan konteks yang lebih luas dari peristiwa ini. Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri: apa yang mendorong mahasiswa melakukan tindakan seperti itu? Apakah ada isu-isu sosial, politik, atau ekonomi yang lebih dalam yang perlu diperhatikan? Tindakan mereka mungkin mencerminkan rasa frustrasi atau ketidakpuasan terhadap situasi yang lebih besar. Dialog antara pihak berwenang dan mahasiswa mungkin menjadi langkah yang lebih konstruktif untuk memahami dan mengatasi akar problema yang ada. Situasi ini seharusnya menjadi momentum untuk mempromosikan diskusi yang lebih luas tentang bagaimana mahasiswa dapat menyuarakan pendapat mereka dengan cara yang aman dan konstruktif. Ini juga menjadi pengingat bagi aparat keamanan untuk terus meningkatkan pendekatan mereka dalam berinteraksi dengan masyarakat, terutama mahasiswa, yang seringkali menjadi penggerak perubahan sosial. Sinergi yang positif antara mahasiswa dan aparat keamanan dapat menghasilkan proses demokrasi yang lebih sehat dan produktif. Akhirnya, pembebasan dua mahasiswa ini bisa menjadi titik awal untuk refleksi lebih dalam mengenai hubungan antara hukum, hak asasi manusia, dan pendidikan. Bagaimana sistem pendidikan kita mengajarkan nilai-nilai toleransi dan disiplin? Apakah kita sebagai masyarakat sudah cukup memberikan ruang bagi suara-suara muda untuk didengar dan diperhatikan? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita bisa menemukan cara yang lebih baik untuk mendorong interaksi yang konstruktif diantara semua pihak.