Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Arzeti Bilbina menilai, peristiwa ini mencerminkan kelalaian yang sistemik, bukan semata-mata kesalahan Berita mengenai anggota DPR RI yang meminta Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) untuk turut bertanggung jawab atas kasus dokter residen yang diduga melakukan tindakan rudapaksa terhadap keluarga pasien adalah situasi yang sangat serius dan memprihatinkan. Kasus seperti ini tidak hanya mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai keselamatan pasien dan etika profesi medis. Pertama-tama, penting untuk mengingat bahwa rumah sakit adalah tempat di mana orang-orang datang untuk mendapatkan perawatan dan harapan akan kesehatan. Ketika terjadi insiden kekerasan, terutama yang melibatkan tenaga medis, hal ini mengguncang fundamental kepercayaan publik. Pasien dan keluarganya harus merasa aman dan terlindungi, dan adanya kasus seperti ini dapat menghancurkan rasa aman tersebut. Oleh karena itu, permintaan anggota DPR untuk meminta pertanggungjawaban pihak rumah sakit adalah langkah yang tepat. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa standar etika dan prosedur keamanan diikuti dengan ketat. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh dokter residen, jika terbukti benar, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sistem pelatihan dan pengawasan tenaga medis di Indonesia. Apakah ada cukup kontrol dan evaluasi terhadap perilaku tenaga medis selama masa pelatihan mereka? Pendidikan kedokteran harus tidak hanya mengajarkan keterampilan klinis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang kuat. Jika sistem pendidikan kedokteran tidak memadai dalam hal ini, maka perlu ada evaluasi dan perbaikan yang mendalam. Implementasi sistem pengawasan yang lebih baik juga penting. Rumah sakit perlu memiliki mekanisme pelaporan yang jelas dan mudah diakses bagi pasien dan keluarganya jika mereka merasa terancam atau tidak aman. Selain itu, pelatihan tentang perilaku yang tidak etis dan pendekatan yang lebih proaktif untuk menangani pelanggaran juga dapat membantu mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Keberadaan tim etik di rumah sakit juga bisa menjadi langkah positif untuk memastikan bahwa semua tindakan medis sesuai dengan norma dan nilai yang diharapkan. Penanganan kasus ini juga harus dilakukan secara transparan. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang proses hukum yang sedang berlangsung. Ini tidak hanya akan memberikan kejelasan kepada publik, tetapi juga menunjukkan bahwa institusi kesehatan bersikap terbuka dan bertanggung jawab dalam menghadapi masalah ini. Kasus yang semacam ini harus diinvestigasi dengan serius dan adil, agar tidak hanya pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal, tetapi juga agar terdapat kejelasan bagi semua pihak terkait. Terakhir, penting untuk diingat bahwa tindakan individu tidak seharusnya menggambarkan seluruh profesi dokter atau rumah sakit. Banyak tenaga medis yang bekerja keras dan penuh dedikasi untuk membantu pasien mereka. Namun, di sisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa tindakan satu individu dapat merusak reputasi dan kerja keras banyak orang. Oleh karena itu, keadilan dan reformasi yang tepat harus diterapkan dalam menanggapi insiden seperti ini.