Wawali Surabaya Armuji dilaporkan ke Polda Jatim. Jan Hwa Diana melapor ke Polda Jatim, Rabu (9/4/2025) usai Armuji sidak di perusahaan CV kawasan Margomulyo. Berita mengenai sidak ijazah karyawan yang ditahan oleh perusahaan dan laporan terhadap Armuji ke Polda Jatim mencerminkan sejumlah isu signifikan terkait transparansi, etika dalam dunia kerja, dan perlindungan hak-hak karyawan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa terdapat praktik yang tidak sesuai dalam pengelolaan SDM oleh perusahaan, yang seharusnya memberikan hak kepada karyawan untuk memiliki akses penuh terhadap dokumen penting mereka, seperti ijazah. Pertama, penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan merupakan tindakan yang bisa dianggap melanggar hak asasi manusia. Ijazah adalah bukti formal dari pendidikan yang telah ditempuh karyawan dan menjadi identitas profesional mereka. Dengan menahan ijazah, perusahaan tidak hanya menghalangi karyawan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam lingkungan kerja. Hal ini mencerminkan kurangnya etika dalam manajemen sumber daya manusia yang seharusnya berorientasi pada kesejahteraan karyawan. Dalam konteks ini, laporan terhadap Armuji ke Polda Jatim menunjukkan adanya keinginan dari pihak yang merasa dirugikan untuk mencari keadilan. Jika praktik ini dibiarkan, akan ada dampak jangka panjang terhadap kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kestabilan dan iklim kerja di wilayah tersebut. Pemegang kebijakan dan aparat penegak hukum perlu untuk turun tangan guna menyelidiki praktik-praktik semacam ini dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang terbukti melanggar hak karyawan. Di sisi lain, penting juga untuk melihat faktor internal perusahaan yang mungkin berkontribusi pada keputusan untuk menahan ijazah karyawan. Apakah ini merupakan tindakan pencegahan terhadap kehilangan sumber daya manusia yang berharga? Atau mungkin ada keinginan untuk mengendalikan angkatan kerja? Terlepas dari alasan di balik tindakan tersebut, perusahaan tetap bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan yang adil dan transparan bagi semua karyawan. Pendidikan dan keterampilan merupakan aset berharga bagi individu dalam dunia kerja. Ketika sebuah perusahaan berusaha untuk mengontrol akses terhadap ijazah, hal ini dapat menimbulkan stigma negatif terhadap perusahaan tersebut, dan pada akhirnya dapat merugikan citra serta reputasinya di masyarakat. Dalam dunia yang semakin kompetitif ini, perusahaan seharusnya lebih fokus pada pengembangan talenta dan menciptakan lingkungan kerja yang positif, bukan sebaliknya. Akhirnya, insiden ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi semua pihak, baik perusahaan, karyawan, maupun pemerintah. Diperlukan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi hak-hak karyawan serta menjamin transparansi dalam hubungan industrial. Kesadaran akan pentingnya etika kerja dan perlindungan bagi karyawan seharusnya menjadi prioritas utama, demi terciptanya dunia kerja yang lebih baik dan lebih manusiawi. Keterlibatan aktif dari semua pihak dalam menyelesaikan masalah ini sangat diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.