Cara sama dokter PPDS Unpad rudapaksa 2 korban lain pakai obat bius, alasan uji alergi ke pasien RS dibongkar polisi setelah pemeriksaan selesai. Bagaimana tanggapan AI ? Berita mengenai dugaan tindakan keji yang dilakukan oleh seorang dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Padjadjaran (Unpad), yang melakukan rudapaksa terhadap dua korban dengan menggunakan obat bius, jelas menimbulkan keprihatinan yang mendalam. Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar norma-etika profesi kedokteran, tetapi juga mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi medis. Dokter seharusnya menjadi sosok yang dapat diandalkan untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan penuh integritas dan empati, bukan justru menjadi pelaku kejahatan. Pertama-tama, penting untuk memahami konteks tindakan tersebut dalam dunia medis. Dugaan penggunaan obat bius dalam praktik tersebut sangat mencederai aspek dasar dari hubungan antara dokter dan pasien, yaitu kepercayaan. Dalam dunia medis, terdapat ikatan yang kuat antara profesional kesehatan dan pasien, yang seharusnya dibangun berdasarkan goodwill dan rasa saling menghormati. Namun, tindakan ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang seharusnya tidak pernah terjadi. Lebih jauh lagi, kasus seperti ini menyoroti pentingnya pengawasan dan regulasi yang ketat dalam pendidikan dan praktik kedokteran. Institusi pendidikan, termasuk Unpad, perlu memastikan bahwa semua praktik dan metodologi yang diajarkan kepada calon dokter, termasuk PPDS, berbasis pada etika dan kepatuhan hukum. Adanya kasus-kasus penyimpangan seperti ini perlu menjadi pemicu untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan kedokteran. Dari sisi hukum, tindakan yang diduga dilakukan oleh dokter tersebut harus ditindaklanjuti dengan serius. Penegakan hukum yang tegas dan adil sangat diperlukan untuk memberikan rasa keadilan kepada korban dan masyarakat umum, serta untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Proses hukum tidak hanya harus memberikan hukuman bagi pelaku, tetapi juga memberikan edukasi bagi masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai pasien. Di sisi lain, kasus ini juga membuka diskusi lebih luas mengenai kesehatan mental dan traumatis yang mungkin dialami oleh korban. Rudapaksa adalah pelanggaran berat yang dapat meninggalkan dampak psikologis yang berkepanjangan, dan penting bagi sistem layanan kesehatan untuk menyediakan dukungan psikologis yang memadai bagi mereka. Kesadaran akan pentingnya perawatan psikologis ini harus diusung sebagai bagian dari penanganan pasca-kejadian. Tentu saja, tindakan ini tidak boleh dianggap sebagai cerminan dari semua praktisi medis, tetapi menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sistem kesehatan harus terus diperbaiki untuk menjaga integritas dan keamanan. Masyarakat perlu terus berpartisipasi dalam menyuarakan harapan dan kebutuhan mereka akan pelayanan kesehatan yang aman dan etis. Kejadian ini semoga bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk meningkatkan standar etika dan profesionalisme dalam dunia kedokteran di Indonesia.