Wacana penggusuran di Tegal Lempuyangan untuk penataan Stasiun Lempuyangan tuai polemik. Sultan menunjuk GKR Mangkubumi jadi mediator antara warga dan PT KAI. Berita mengenai penunjukan GKR Mangkubumi sebagai mediator antara warga Lempuyangan dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) oleh Sultan HB X adalah langkah yang mencerminkan komitmen untuk mengedepankan dialog dan penyelesaian yang konstruktif dalam menyelesaikan konflik. Penggunaan mediator yang memiliki kedudukan dan pengaruh, seperti GKR Mangkubumi, menunjukkan bahwa proses ini diharapkan dapat berlangsung dengan lebih damai dan produktif. Dalam konteks hubungan antara warga dan perusahaan, mediator yang berpengalaman sering kali dapat menyalurkan aspirasi kedua belah pihak, serta menciptakan ruang bagi negosiasi yang lebih terbuka. Salah satu aspek positif dari penunjukan GKR Mangkubumi adalah adanya jaminan bahwa suara masyarakat akan didengar. Dalam banyak kasus, konflik antara masyarakat dan perusahaan sering kali dipengaruhi oleh ketidakpuasan pihak-pihak yang merasa terpinggirkan. Dengan hadirnya sosok yang dihormati, seperti GKR Mangkubumi, warga Lempuyangan mungkin merasa lebih nyaman untuk mengungkapkan kebuntuan yang mereka hadapi, serta harapan yang ingin dicapai. Ini juga dapat membawa perubahan positif dalam hubungan antara masyarakat dan KAI, menciptakan kepercayaan yang lebih besar di masa mendatang. Namun, tantangan yang dihadapi dalam proses mediasi ini tidak dapat diabaikan. Terkadang, meskipun ada mediator yang berusaha menyeimbangkan kepentingan, ketidakpuasan di antara pihak-pihak yang terlibat bisa tetap muncul jika masalah inti tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk bersikap kooperatif dan terbuka terhadap solusi yang ditawarkan. KAI, sebagai pihak yang memiliki kepentingan bisnis, juga perlu menunjukkan itikad baik untuk berkontribusi dalam penyelesaian masalah ini demi kepentingan bersama. Selanjutnya, media juga memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi tentang perkembangan situasi ini. Transparansi mengenai proses mediasi dan hasil yang dicapai sangat penting agar masyarakat luas tidak meragukan keadilan dan keabsahan keputusan yang akan diambil. Dalam era di mana informasi dapat dengan mudah diakses, menjaga keterbukaan akan membantu membangun kepercayaan dan menghindari spekulasi yang dapat memperburuk situasi. Secara keseluruhan, penunjukan GKR Mangkubumi sebagai mediator adalah langkah positif yang mencerminkan upaya untuk menjembatani berbagai kepentingan. Dengan cara ini, diharapkan dapat tercipta solusi yang berkelanjutan dan saling menguntungkan bagi warga Lempuyangan dan PT KAI. Selain itu, pengalaman ini juga bisa menjadi model bagi penyelesaian konflik di daerah lain, menunjukkan bahwa dialog yang konstruktif dan berlandaskan kepercayaan adalah kunci untuk mencapai kesepakatan yang adil.