Rosevelty menyatakan bahwa dirinya mengalami tekanan saat menjalani pemeriksaan oleh tim internal Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon, Sulawesi Utara. Berita mengenai pemkot yang merespons video viral tentang Camat Tomohon Barat di Sulawesi Utara menunjukkan pentingnya penegakan disiplin di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Penegakan disiplin di lingkungan pemerintahan adalah hal yang krusial untuk memastikan bahwa pelayanan publik berjalan dengan baik dan profesional. Ketika ASN melanggar aturan atau menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan etika, itu dapat merusak kredibilitas institusi pemerintahan dan kepercayaan masyarakat. Video yang viral tentu menarik perhatian publik dan menciptakan berbagai reaksi. Di satu sisi, dapat dianggap sebagai upaya Camat untuk memastikan adanya kepatuhan dan kedisiplinan di lingkungan kerjanya. Namun, di sisi lain, cara penegakan disiplin yang disorot dalam video tersebut bisa saja menuai kritik jika dianggap tidak manusiawi atau tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menangani isu ini dengan bijak, dengan mempertimbangkan tidak hanya penegakan disiplin, tetapi juga aspek kemanusiaan dan keadilan. Ketika pemerintah kota memberikan tanggapan, mereka harus menjelaskan dengan jelas kebijakan yang mendasari tindakan tersebut. Komunikasi yang transparan dan terbuka dapat membantu masyarakat memahami konteks di balik kebijakan yang diterapkan. Selain itu, tindakan yang diambil oleh pemkot juga seharusnya disertai dengan pelatihan dan pembinaan yang relevan untuk ASN, agar mereka dapat memahami pentingnya disiplin tanpa mengorbankan empati dan etika kerja. Dari sudut pandang sosial, reaksi masyarakat terhadap video tersebut mencerminkan harapan akan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pengawasan terhadap ASN adalah hal yang perlu untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, tetapi metode yang digunakan haruslah sesuai dengan kultur lokal dan norma sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemkot untuk melakukan sosialisasi mengenai prosedur penegakan disiplin agar masyarakat bisa ikut berperan serta dan mendukung. Dalam jangka panjang, situasi seperti ini bisa menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pengawasan dan pengelolaan ASN di seluruh wilayahnya. Penegakan disiplin yang efektif tidak hanya bergantung pada tindakan satu individu, tetapi juga pada sistem yang mendukung integritas dan profesionalisme. Dengan reformasi yang tepat, diharapkan bisa tercipta lingkungan kerja yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Terakhir, penting bagi pemerintah untuk mendengarkan suara masyarakat. Tanggapan terhadap isu-isu seperti ini seharusnya tidak hanya formalitas, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan keinginan masyarakat untuk melihat perubahan yang positif. Dialog yang konstruktif antara pemerintah dan warga sangat dibutuhkan agar semua pihak dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan dan kemajuan daerah.