Kemenag Tuban mengaku belum mengetahui travel umrah yang digunakan Muhammad Aqib yang jadi salah satu korban tewas dalam kecelakaan maut di Gresik. Berita mengenai kecelakaan maut yang melibatkan travel umrah Aqib di Gresik menjadi sorotan penting, terutama karena melibatkan keselamatan jamaah yang sedang menjalankan ibadah ke tempat suci. Kecelakaan semacam ini tentu menimbulkan keprihatinan mendalam, tidak hanya bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga bagi masyarakat luas yang melihat dampak dari kecelakaan tersebut. Kementerian Agama (Kemenag) Tuban yang menyatakan belum memiliki informasi mengenai travel tersebut menunjukkan adanya disparitas dalam pengawasan penyelenggara haji dan umrah. Dalam konteks ini, penting bagi lembaga terkait untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan travel umrah. Kemenag memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua travel umrah yang beroperasi di wilayahnya telah terdaftar dan memenuhi standart yang telah ditetapkan. Ketidakpastian informasi mengenai travel Aqib menunjukkan adanya celah dalam regulasi yang ada, yang dapat mengakibatkan risiko bagi jamaah. Dari sisi masyarakat, insiden seperti ini mengingatkan akan pentingnya melakukan pengecekan dan kajian mendalam sebelum memilih travel umrah. Hal ini menjadi tanggung jawab individu untuk memastikan bahwa mereka memilih penyedia layanan yang terpercaya dan berlisensi. Ketidakpastian dan potensi risiko yang menyertai perjalanan ibadah seharusnya mendorong masyarakat untuk lebih cermat dalam memilih. Tindakan pencegahan ini tidak hanya melindungi jamaah secara fisik, tetapi juga memberikan ketenangan pikiran bagi keluarga mereka. Lebih jauh, kejadian ini pun menyoroti pentingnya pendidikan keselamatan bagi pelaku industri transportasi, termasuk sopir dan penyedia jasa. Pengemudi yang tidak kompeten, kendaraan yang tidak dalam kondisi baik, serta standar layanan yang rendah adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi ketat dan pelatihan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat dalam perjalanan umrah. Dalam hal penanganan pasca-kecelakaan, Kemenag dan lembaga terkait lainnya harus cepat tanggap untuk memberikan bantuan kepada korban dan keluarga yang terdampak. Dukungan psikologis, informasi yang jelas, dan layanan kesehatan harus menjadi prioritas agar korban merasa diperhatikan dan terlayani dengan baik. Langkah-langkah ini tidak hanya mendemonstrasikan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang seharusnya melindungi kepentingan mereka. Secara keseluruhan, tragedi kecelakaan ini seharusnya menjadi momentum bagi semua pihak untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem transportasi dan penyedia layanan umrah di Indonesia. Keselamatan jamaah harus menjadi prioritas utama, dan segala bentuk regulasi serta tindakan preventif mesti dipertegas agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang. Mari kita doakan agar semua korban mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.