Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Surakarta (Solo), Jawa Tengah. Berita mengenai pertemuan Menteri-menteri dengan Presiden Joko Widodo dan tanggapan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjukkan dinamika politik dan strategi koalisi yang terjadi di Indonesia saat ini. Dalam konteks ini, istilah "Matahari Kembar" mengacu pada kekhawatiran akan adanya pemimpin atau figur yang terlalu dominan, yang dapat menciptakan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan atau mempermudah pengurusannya. PKS sebagai partai politik memiliki posisi yang cukup strategis, terutama dalam konteks koalisi pemerintahan. Tanggapan mereka bahwa pertemuan tersebut baik, tetapi dengan syarat tidak ada "Matahari Kembar", menandakan bahwa mereka menghargai kolaborasi, namun tetap mengedepankan prinsip-prinsip egalitarian dalam pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa mereka ingin memastikan bahwa suara mereka dan suara partai-partai lain tetap didengar, dan tidak hanya terpusat pada satu kepemimpinan yang dominan. Selain itu, pernyataan ini juga mencerminkan kesadaran PKS terhadap dinamika politik yang lebih luas, di mana ada potensi untuk munculnya oligarki politik jika kekuasaan terpusat pada satu individu atau kelompok. Dengan menegaskan pentingnya distribusi kekuasaan yang adil, PKS menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk menjaga demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik, di mana setiap elemen dari koalisi memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Pertemuan antara Menteri-menteri dan Presiden, dalam konteks ini, merupakan langkah yang bisa dilihat sebagai usaha untuk mempererat hubungan dan mendiskusikan berbagai isu strategis. Namun, peringatan dari PKS dapat dilihat sebagai sinyal bahwa mereka tetap memantau interaksi ini dan siap untuk mengingatkan semua pihak agar tidak terjebak dalam praktek-praktek politik yang tidak sehat. Dengan kata lain, PKS ingin menegakkan prinsip checks and balances dalam pemerintahan. Dari sini, bisa disimpulkan bahwa hubungan antar partai dalam koalisi tidak hanya berdasarkan kesepakatan formal, tetapi juga harus didasari rasa saling percaya dan pengertian akan pentingnya keberagaman dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks pemerintahan yang banyak menghadapi tantangan seperti masalah ekonomi, kesehatan, dan lingkungan, keberagaman suara dan pendekatan bisa menjadi kunci untuk mencapai solusi yang efektif dan inklusif.