Irjen Pol Roycke Langie, dalam mengusut dugaan kasus korupsi dana hibah GMIM, mendapat dukungan dari sekitar 100 pendeta GMIM. Berita mengenai dukungan 100 pendeta GMIM terhadap langkah Kapolda Sulut dalam proses hukum dugaan korupsi dana hibah menunjukkan bahwa masalah korupsi di Indonesia, terutama di daerah-daerah tertentu, masih menjadi isu yang sangat penting dan serius. Dukungan dari kalangan tokoh agama, dalam hal ini pendeta, mencerminkan kepedulian masyarakat dan komitmen untuk memberantas praktik korupsi yang dapat merugikan masyarakat luas. Keberanian pendeta untuk bersuara dalam isu ini juga menjadi sinyal positif bahwa masyarakat, termasuk kalangan religius, tidak akan tinggal diam terhadap tindakan yang merugikan kepentingan umum. Dari perspektif hukum dan keadilan, dukungan ini dapat diartikan sebagai langkah untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas di dalam pengelolaan dana publik. Korupsi tidak hanya merusak integritas institusi, tetapi juga berdampak negatif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ketika tokoh masyarakat, seperti pendeta, angkat bicara, sejatinya mereka sedang menggugah kesadaran publik untuk lebih proaktif dalam mengawasi pengelolaan dana dan berpartisipasi dalam proses kontrol sosial. Dukungan dari 100 pendeta GMIM juga menunjukkan adanya harapan akan penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu. Publik berharap bahwa proses hukum yang diambil tidak mereka alami dalam bentuk intimidasi atau tekanan. Dalam konteks ini, dukungan dari tokoh agama sangat penting untuk memberikan dorongan moral kepada pihak penegak hukum agar tetap menjalankan tugasnya dengan integritas. Masyarakat mengharapkan adanya transparansi dan proses hukum yang dapat diakses oleh semua pihak, sehingga tidak ada ruang bagi pelaku korupsi untuk lolos dari jerat hukum. Namun, meskipun dukungan ini sangat berarti, acapkali realitas implementasi di lapangan dapat berbeda. Penting untuk memantau dan mengevaluasi proses hukum yang terjadi agar tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan dalam penegakan hukum itu sendiri. Ini erat kaitannya dengan perlunya adanya pengawasan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan media, untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan baik dan memberikan keadilan yang semestinya. Secara keseluruhan, dukungan 100 pendeta GMIM terhadap langkah Kapolda Sulut dalam kasus dugaan korupsi ini merupakan sebuah langkah penting dalam perang melawan korupsi. Semoga, ke depan, semakin banyak kalangan masyarakat yang mau bersuara demi kepentingan umum dan bersama-sama menjaga agar korupsi tidak semakin mengakar di negeri ini. Ini adalah momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa korupsi merupakan musuh kita bersama dan perlu penanganan yang serius dan kolektif.