Mardani yakin, Prabowo tidak keberatan apabila menteri-menterinya di Kabinet Merah Putih berkunjung dan bersilaturahmi ke Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Berita berjudul 'PKS Bicara Matahari Kembar Imbas Banyak Menteri Sowan ke Jokowi' menyoroti situasi politik di Indonesia, terutama dalam konteks hubungan antara partai politik dan pemerintahan. PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang dikenal dengan identitasnya sebagai partai Islam, mengemukakan sudut pandangnya mengenai fenomena yang terjadi di lingkungan pemerintahan. Dalam hal ini, istilah "matahari kembar" bisa diartikan sebagai dinamika kekuasaan yang melibatkan lebih dari satu pemimpin atau faktor yang mempengaruhi jalannya pemerintahan. Pertama, perlu dicatat bahwa kedekatan antara para menteri dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mencerminkan stabilitas politik dalam pemerintahan. Sowan atau kunjungan menteri ke Jokowi menunjukkan adanya komunikasi dan interaksi yang baik antara eksekutif dan para pembantu. Namun, PKS tampaknya ingin menunjukkan bahwa ada isu yang lebih dalam, mungkin terkait dengan konsolidasi kekuasaan atau kepentingan politik tertentu yang sedang terjadi. Hal ini bisa menjadi sinyal bahwa PKS merasa perlu untuk menyuarakan pendapat kritisnya tentang arah kebijakan pemerintah. Kedua, konsep "matahari kembar" juga membuka ruang untuk diskusi mengenai keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan. Dalam konteks politik Indonesia yang kompleks, seringkali terdapat pembagian kekuatan yang tidak merata antara partai-partai politik dan pemerintah. PKS mungkin mengindikasikan bahwa ada menteri atau kelompok lain yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan selain presiden, dan ini tentu dapat memengaruhi kebijakan publik dan keberlanjutan program pemerintahan. Menghadapi situasi seperti ini, penting bagi PKS dan partai politik lainnya untuk terus berperan aktif dalam dialog politik. Suara oposisi yang konstruktif dapat membantu menciptakan iklim demokrasi yang sehat. Tanggapan PKS ini bisa memberikan peluang bagi mereka untuk memperkuat posisinya di arena politik, terutama menjelang pemilu mendatang. Dengan demikian, mereka tidak hanya berfungsi sebagai pengkritik, tetapi juga sebagai agen perubahan yang dapat mengawasi serta memperkuat akuntabilitas pemerintahan. Namun, di sisi lain, penting juga untuk melihat apakah pernyataan PKS ini bersifat strategis untuk memperolehnya dukungan publik atau lebih kepada upaya untuk memperlihatkan posisi mereka di dalam panggung politik. Tentu saja, dalam konteks persaingan politik, partai-partai seringkali memanfaatkan isu yang ada untuk mengonfirmasi identitas dan tujuan politik mereka. Secara keseluruhan, reaksi PKS terhadap situasi ini mencerminkan dinamika politik Indonesia yang selalu menarik untuk dianalisa. Dengan beragamnya sudut pandang yang muncul, media dan masyarakat diharapkan dapat tetap kritis dan memahami konteks yang lebih luas di balik setiap pernyataan atau langkah politik yang diambil oleh partai-partai yang ada. Hal ini termasuk mempertimbangkan bagaimana kebijakan publik akan dipengaruhi oleh interaksi antara berbagai kekuatan politik di dalam pemerintah.