Wamenkop RI Ferry Juliantono menandatangani kesepakatan antara INBIS PMI dengan PUM Netherlands. Momen ini sekaligus digunakan untuk launching Koperasi MIMS. Berita tentang dukungan Wakil Menteri Koperasi dan UKM (Wamenkop) terhadap kemandirian ekonomi Perhimpunan Masyarakat Indonesia (PMI) melalui bentuk koperasi migran sangat menggugah dan relevan dalam konteks peningkatan kesejahteraan para pekerja migran Indonesia. Para pekerja migran kerap kali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pemanfaatan hak-hak mereka, serta keputusan finansial yang tidak menguntungkan akibat kurangnya akses informasi dan pendidikan keuangan. Oleh karena itu, inisiatif untuk mendorong pembentukan koperasi migran menjadi sangat penting. Koperasi dapat menjadi wadah bagi para PMI untuk mengelola sumber daya mereka secara kolektif, memberikan akses yang lebih baik kepada mereka dalam hal pinjaman, investasi, dan pelatihan kewirausahaan. Dengan dukungan Wamenkop, diharapkan para PMI dapat berkumpul dan berkolaborasi untuk menciptakan usaha yang tidak hanya memberikan keuntungan secara finansial, tetapi juga membentuk jaringan sosial yang kuat di antara mereka. Jaringan ini bisa menjadi sumber dukungan moral dan emosional, terutama ketika mereka menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan lingkungan baru. Selain itu, melalui koperasi, para PMI bisa mengambil langkah lebih lanjut menuju kemandirian ekonomi dengan mengembangkan usaha yang berbasis potensi lokal dan kebutuhan pasar. Dengan adanya pelatihan dan pembinaan yang tepat, mereka bisa memanfaatkan keterampilan yang dimiliki untuk menciptakan produk atau layanan yang bernilai tambah. Inisiatif ini juga dapat mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga, yang sering kali membersihkan keuntungan yang lebih besar, meninggalkan PMI dengan imbalan yang minimal. Penting juga untuk memperhatikan aspek keberlanjutan dari koperasi migran ini. Pembentukan koperasi harus disertai dengan manajemen yang baik, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, pemerintah, dalam hal ini Wamenkop, bersama dengan organisasi non-pemerintah dan pihak terkait lainnya, perlu merancang program penguatan kapasitas yang akan membantu anggota koperasi untuk menjalankan usaha mereka secara profesional. Sebagai langkah awal, sosialisasi dan pendidikan terkait dengan koperasi dan manajemen keuangan juga harus dilakukan. Banyak PMI yang mungkin belum memahami sepenuhnya manfaat dari bentuk organisasi ini, serta cara pengelolaannya. Melalui pelatihan dan pendampingan, mereka akan lebih siap untuk menghadapi berbagai risiko dalam menjalankan usaha. Dengan demikian, dukungan terhadap koperasi migran bukan hanya sekedar bentuk bantuan, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup para pekerja migran. Apabila dijalankan dengan baik, inisiatif ini memiliki potensi untuk tidak hanya memperbaiki keadaan ekonomi individu, tetapi juga berkontribusi pada ekonomi lokal dan nasional secara keseluruhan. Sehingga, harapannya, kemandirian ekonomi PMI dapat terwujud dan mereka bisa lebih mandiri dalam meraih masa depan yang lebih baik.