Mu\'ti mengatakan, penghidupan kembali jurusan IPA, IPS, dan Bahasa untuk mendukung penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik (TKA) pengganti UN. Berita mengenai rencana pemerintah untuk menghidupkan kembali sistem penjurusan di sekolah menengah pada tahun depan mengundang berbagai tanggapan dari masyarakat. Sistem penjurusan adalah kebijakan pendidikan yang membagi siswa ke dalam jurusan-jurusan tertentu berdasarkan minat dan kemampuan mereka. Kebijakan ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang patut untuk dipertimbangkan secara mendalam. Dari sisi positif, penjurusan dapat membantu siswa untuk fokus pada bidang yang mereka minati dan sesuai dengan bakat mereka. Dengan adanya jurusan tertentu, siswa dapat menerima pembelajaran yang lebih spesifik dan mendalam, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Misalnya, siswa yang bercita-cita menjadi dokter dapat mengikuti jurusan ilmu kesehatan, sementara siswa yang berminat dalam seni dapat memilih jurusan seni rupa atau musik. Ini bisa mendorong siswa untuk lebih bersemangat dalam belajar, karena mereka belajar tentang hal-hal yang relevan dengan minat dan aspirasi mereka. Namun, ada juga kekhawatiran yang muncul terkait sistem penjurusan ini. Salah satunya adalah potensi terbentuknya stigma terhadap siswa yang tidak diterima di jurusan-jurusan unggulan. Hal ini dapat berdampak negatif pada kepercayaan diri dan motivasi siswa. Selain itu, penjurusan yang terlalu awal dapat membatasi eksplorasi siswa terhadap berbagai bidang. Di usia remaja, siswa mungkin belum sepenuhnya memahami minat dan bakat mereka, sehingga keputusan untuk memilih jurusan di tingkat yang sangat awal bisa menjadi masalah. Lebih jauh lagi, implementasi sistem penjurusan juga memerlukan kesiapan yang matang dari sisi fasilitas, sumber daya manusia, dan kurikulum. Sekolah perlu memiliki guru yang kompeten di setiap jurusan untuk memastikan kualitas pendidikan. Selain itu, kurikulum harus disusun secara fleksibel agar dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri. Jika tidak, sistem penjurusan justru akan berpotensi menghasilkan lulusan yang tidak siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Penting juga untuk melibatkan masyarakat, termasuk orang tua dan siswa, dalam proses perencanaan dan implementasi sistem penjurusan ini. Diskusi yang terbuka dapat membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan dari berbagai pihak, serta memperoleh dukungan yang luas. Dengan demikian, diharapkan sistem penjurusan yang dihidupkan kembali bisa berfungsi dengan lebih optimal dan memenuhi tujuan pendidikan yang diharapkan pemerintah. Akhirnya, sebelum keputusan diambil, sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap hasil sistem penjurusan sebelumnya, serta mempelajari praktik terbaik dari negara lain. Hal ini akan membantu dalam menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif, yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia secara keseluruhan. Kebijakan pendidikan harus selalu berorientasi pada kepentingan siswa dan masa depan mereka, agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk sukses dan berkembang.