Penertiban PKL di Bireuen, Kamis (10/4/2025) dilakukan puluhan personel tim gabungan yang mengerahkan kendaraan roda enam dan roda empat. Berita mengenai penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun dan Jalan T. Hamzah Bendahara oleh Tim Gabungan Satpol PP Bireuen menunjukkan langkah yang tegas dari pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum dan tata ruang. Penertiban ini penting untuk memastikan bahwa ruang publik dapat digunakan dengan baik oleh seluruh masyarakat, tanpa mengganggu aksesibilitas dan kenyamanan. Namun, langkah ini juga memunculkan berbagai perspektif yang perlu dipertimbangkan. Pertama-tama, penertiban PKL dapat dilihat sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan bersih. PKL seringkali menduduki area yang tidak diizinkan dan bisa mengakibatkan kemacetan serta kesemrawutan di tempat-tempat tertentu. Dengan adanya penertiban yang terencana, diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih baik bagi masyarakat untuk beraktivitas dan menikmati fasilitas publik. Hal ini juga dapat mendukung citra kota yang lebih positif, menarik pengunjung, dan meningkatkan peluang ekonomi bagi sektor lain seperti pariwisata. Namun, di sisi lain, penertiban PKL juga perlu diimbangi dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Banyak PKL yang mengandalkan mata pencaharian mereka dari berjualan di lokasi tersebut. Penertiban tanpa solusi alternatif bisa menyebabkan masalah sosial yang lebih besar, seperti pengangguran. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan untuk memberikan tempat alternatif bagi PKL, misalnya dengan menyediakan pasar atau lokasi khusus yang dapat menjamin keberlangsungan usaha mereka. Program pelatihan atau pendampingan untuk PKL juga bisa menjadi langkah positif dalam meningkatkan keterampilan mereka. Tanggapan masyarakat terhadap penertiban ini kemungkinan akan beragam. Ada sebagian kalangan yang mendukung langkah pemerintah, percaya bahwa penertiban ini akan membawa manfaat jangka panjang. Sementara itu, ada juga suara-suara yang mengkhawatirkan dampak negatif yang bisa ditimbulkan, terutama bagi mereka yang bergantung pada pendapatan dari berjualan di area tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan penertiban sangat penting agar kebijakan ini dapat diterima dan dipahami sebagai bagian dari upaya bersama untuk menciptakan kota yang lebih baik. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang baik mengenai peraturan dan alasan di balik penertiban PKL. Dengan memberikan pemahaman yang jelas, diharapkan masyarakat dapat melihat bahwa langkah ini bukan sekadar penindasan, tetapi sebagai upaya untuk menciptakan tata kota yang lebih baik. Keterbukaan dalam proses ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang pada gilirannya bisa memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga. Sebagai kesimpulan, penertiban PKL di Alun-alun dan Jalan T. Hamzah Bendahara adalah langkah yang tidak bisa diabaikan, baik dari sisi positif maupun negatif. Diperlukan keseimbangan antara penegakan aturan dan perlindungan terhadap para pedagang, agar proses penertiban ini tidak menimbulkan gejolak sosial. Dengan pendekatan yang inklusif dan solusi yang berpihak kepada semua pihak, penertiban dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan kota yang lebih baik bagi semua.