Polda Jateng tengah menyelidiki adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) di Rutan. Polisi sudah memeriksa petugas. Berita tentang penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah terkait dugaan pungutan liar (pungli) petugas di Rumah Tahanan (Rutan) adalah isu yang sangat serius dan memerlukan perhatian khusus. Pungli merupakan bentuk korupsi yang dapat merusak integritas lembaga penegakan hukum dan memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat. Ketika petugas yang seharusnya menjaga hukum dan keamanan justru terlibat dalam praktik ilegal, hal ini menunjukkan adanya masalah besar dalam sistem pengawasan dan pengelolaan di dalam institusi tersebut. Pungli di Rutan biasanya terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari permintaan uang untuk akses tertentu, penyalahgunaan wewenang dalam proses pembebasan, hingga pengadaan barang dan layanan. Hal ini tentunya sangat merugikan narapidana dan keluarganya, serta menciptakan ketidakadilan. Ketika seseorang sudah menjalani hukuman, mereka seharusnya mendapatkan perlakuan yang adil dan layak, bukan dipaksa untuk membayar lebih demi memperoleh layanan yang seharusnya mereka terima secara gratis. Penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah langkah yang positif untuk menentukan apakah ada praktik pungli yang benar-benar terjadi. Proses investigasi ini juga penting untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Jika terbukti ada pelanggaran, diperlukan sanksi tegas yang dapat memberikan efek jera tidak hanya kepada pelaku, tetapi juga kepada institusi yang terlibat untuk mencegah praktik serupa di masa mendatang. Selain itu, kasus ini juga mencerminkan kebutuhan akan reformasi dalam sistem penitensiar dan pengawasan terhadap petugas. Transparansi harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan Rutan, di mana masyarakat bisa mengetahui dan memantau aktivitas yang berlangsung di dalamnya. Pengawasan dari lembaga independen atau organisasi masyarakat sipil juga dapat membantu memastikan bahwa hak-hak narapidana dihormati dan dijaga. Satu hal yang pasti, kasus pungli ini harus menjadi pemicu untuk memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas. Pendidikan dan pelatihan bagi petugas Rutan juga perlu diperhatikan agar mereka memahami pentingnya integritas dalam menjalankan tugas mereka. Dengan langkah-langkah tegas dan sistematis, diharapkan praktik-praktik ilegal seperti ini dapat diminimalisir, dan penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan lebih baik. Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya partisipasi dan peran aktif dalam mengawasi lembaga-lembaga publik. Masyarakat mempunyai hak untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dari setiap instansi, termasuk lembaga penegak hukum. Melalui berbagai saluran, masyarakat dapat melaporkan jika mengetahui adanya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan hukum. Akhirnya, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum untuk menciptakan sistem yang bersih dari korupsi dan pungli. Dengan menjalankan prinsip-prinsip good governance, bukan hanya kepercayaan publik yang dapat dipulihkan, tetapi juga menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif.