Ketum PP Muhammadiyah menyatakan larangan beri gelar profesor kehormatan itu berkaitan dengan murush institusi dan profesi. Berita mengenai larangan pemberian gelar profesor kehormatan oleh semua kampus Muhammadiyah dapat memicu beragam perspektif di kalangan masyarakat dan akademisi. Dalam konteks ini, penting untuk memahami latar belakang dan implikasi dari keputusan tersebut. Pertama, keputusan ini bisa jadi mencerminkan upaya untuk menjaga integritas dan standar akademik di lingkungan pendidikan tinggi Muhammadiyah. Gelar profesor kehormatan seringkali diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi luar biasa seseorang dalam bidang tertentu. Namun, tanpa pengawasan yang ketat, ada risiko bahwa gelar tersebut dapat diberikan secara tidak proporsional atau bahkan dipolitisasi, yang dapat merusak citra akademis institusi tersebut. Dengan melarang pemberian gelar ini, kampus Muhammadiyah mungkin ingin memastikan bahwa penghargaan akademik tetap dicadangkan bagi mereka yang benar-benar memenuhi kriteria substansial. Di sisi lain, keputusan tersebut juga bisa dipersepsikan sebagai langkah yang menghambat pengakuan terhadap kontribusi luar biasa individu yang mungkin tidak memiliki kualifikasi formal yang biasa. Dalam banyak kasus, akademisi dan pemikir di luar akademi formal dapat memberikan wawasan dan inovasi yang sangat berharga. Larangan ini dapat membatasi pengakuan terhadap kontribusi mereka, yang berpotensi mengurangi keragaman pandangan dan pendekatan dalam pengajaran dan penelitian. Selain itu, perlu ada dialog terbuka tentang masa depan pendidikan tinggi di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam akademik. Muhammadiyah, sebagai organisasi yang memiliki visi dan misi sosial serta pendidikan yang jelas, perlu menemukan cara untuk menyeimbangkan antara standar akademik yang ketat dengan kebutuhan untuk merangkul dan menghargai pemikir yang menawarkan perspektif baru. Reaksi publik terhadap larangan ini juga tidak dapat diabaikan. Sebagian mungkin mendukung langkah tersebut, percaya bahwa hal itu akan memperkuat reputasi akademis Muhammadiyah sebagai institusi pendidikan yang berkomitmen terhadap kualitas. Namun, ada juga yang mungkin merasa bahwa langkah ini terlalu konservatif dan dapat merugikan hubungan antara kampus dengan masyarakat yang lebih luas, serta mengabaikan potensi kolaborasi dengan individu yang memiliki pandangan berbeda. Akhirnya, penting bagi pengurus kampus Muhammadiyah untuk mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Dalam dunia akademik, keterbukaan terhadap kritik dan saran merupakan elemen penting dalam proses pengambilan keputusan. Kampus harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya didasarkan pada pertimbangan internal, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks eksternal yang lebih luas, termasuk kebutuhan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan. Keputusan ini juga membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut mengenai bagaimana pengakuan dalam dunia akademik seharusnya diperlakukan. Mungkin sudah saatnya bagi semua institusi pendidikan untuk mengevaluasi ulang cara mereka memberikan penghargaan dan pengakuan, serta bagaimana cara itu berkontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan masyarakat secara keseluruhan.