Fenomena ini terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari undang-undang (UU) di tingkat pusat hingga peraturan daerah (Perda) di tingkat lokal. Berita mengenai pernyataan Bamsoet yang menyoroti obesitas regulasi dan perlunya reformasi komprehensif merupakan sebuah pengingat penting tentang tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan kebijakan publik di Indonesia. Dalam konteks ini, obesitas regulasi merujuk pada kondisi di mana terlalu banyak peraturan atau regulasi yang saling tumpang tindih dan berpotensi menghambat efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan. Hal ini sering kali menjadi penghalang bagi inovasi dan kemajuan, baik di sektor publik maupun swasta. Pernyataan Bamsoet menekankan pentingnya tidak hanya menemukan solusi surface-level tetapi juga memahami akar permasalahan dalam regulasi yang ada. Reformasi yang komprehensif berarti bahwa kita harus memikirkan kembali pendekatan kita terhadap penyusunan dan penerapan regulasi, termasuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan ahli di bidangnya. Sebuah reformasi yang baik harus berfokus pada keselarasan kebijakan yang ada, sehingga tujuan dari tiap regulasi dapat dicapai tanpa tumpang tindih yang justru menciptakan kompleksitas yang tidak perlu. Lebih jauh, penting juga untuk mempertimbangkan dampak regulasi terhadap masyarakat luas. Regulator perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diimplementasikan tidak hanya bermanfaat bagi segelintir pihak tetapi juga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Pendekatan partisipatif dalam menyusun regulasi akan semakin meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi dari kebijakan tersebut, memastikan bahwa suara rakyat didengar dan dipertimbangkan. Reformasi regulasi juga harus dijaga agar tetap fleksibel dalam menghadapi perubahan zaman. Di tengah perkembangan teknologi yang cepat dan dinamika pasar yang terus berubah, regulasi yang kaku dapat menjadi penghambat bagi pertumbuhan dan inovasi. Oleh karena itu, harus ada mekanisme yang memungkinkan regulasi untuk dievaluasi dan direvisi secara berkala agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Akhirnya, isu obesitas regulasi ini seharusnya mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kerangka regulasi yang ada. Dengan melakukan upaya tersebut, diharapkan dapat tercipta suasana yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Reformasi regulasi yang komprehensif bukan hanya soal mengurangi jumlah regulasi, tetapi juga tentang menciptakan kerangka yang lebih efektif, efisien, dan adil untuk semua pihak. Ini adalah tantangan yang tidak bisa dianggap sepele, tetapi jika dilakukan dengan tepat, potensi untuk mencapai kemajuan yang signifikan sangatlah besar.