Pencatutan nama Kementerian Hukum dan HAM dalam informasi penghapusan SKCK itu juga keliru mengingat kementerian itu tidak ada lagi di pemerintahan Prabowo Berita mengenai bantahan Ketua Komisi III DPR terhadap kabar penghapusan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) menjadi sorotan publik yang menarik perhatian banyak pihak. Dalam konteks ini, penting untuk memahami beberapa aspek yang melatarbelakangi isu ini. SKCK sendiri merupakan dokumen penting yang sering kali diperlukan dalam berbagai keperluan administratif, termasuk dalam melamar pekerjaan atau mengurus izin tertentu. Oleh karena itu, wacana tentang penghapusan SKCK dapat menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Pertama, bantahan dari Ketua Komisi III DPR menunjukkan adanya upaya untuk menjaga kejelasan informasi di tengah maraknya berita hoaks yang beredar. Dalam era digital seperti sekarang, berita palsu dapat dengan mudah menyebar dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pejabat publik untuk secara aktif memberikan klarifikasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai isu-isu yang berpotensi menimbulkan kebingungan atau kecemasan. Dengan demikian, publik akan lebih memahami kebijakan yang sebenarnya sedang dihadapi. Kedua, situasi seperti ini juga mengundang perhatian akan pentingnya transparansi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Proses pengambilan keputusan yang melibatkan kebijakan publik harus disertai dengan penyampaian informasi yang jelas dan terbuka agar tidak menimbulkan polemik. Harus ada saluran komunikasi yang baik antara lembaga legislatif dan masyarakat agar setiap keputusan dapat dipahami dan direspons dengan baik. Selain itu, perhatian publik terhadap kabar mengenai penghapusan SKCK menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis terhadap kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Masyarakat berhak untuk meminta penjelasan dan akuntabilitas dari para pejabat terkait. Keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi sangatlah penting, dan hal ini dapat menjadi pendorong bagi legislator untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat. Di sisi lain, pernyataan bahwa isu penghapusan SKCK adalah hoaks juga dapat menjadi kesempatan bagi pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan sosialisasi mengenai pentingnya SKCK serta prosedur-prosedur yang terkait. Hal ini akan membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang fungsi dan manfaat SKCK. Secara keseluruhan, berita ini mencerminkan dinamika komunikasi publik di era informasi saat ini. Ketika informasi beredar dengan sangat cepat, sangat penting untuk selalu memverifikasi fakta dan mencari klarifikasi dari sumber resmi. Keberadaan hoaks dapat merusak reputasi institusi dan menciptakan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, sikap proaktif dari para pemimpin publik dalam memberikan penjelasan dan informasi yang relevan sangat diharapkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.