Pemerintah Kabupaten Lumajang berencana membeli motor PCX untuk kepala desa, dukung mobilitas dan pelayanan masyarakat. Berita mengenai Pemkab Lumajang yang membelikan 198 kepala desa motor Honda PCX dengan total anggaran mencapai Rp 6,7 miliar menimbulkan beragam reaksi di masyarakat. Di satu sisi, langkah ini bisa dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan mobilitas dan efisiensi kerja para kepala desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan kendaraan yang memadai, diharapkan para kepala desa dapat lebih mudah menjangkau wilayah terpencil dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Namun, di sisi lain, penggunaan anggaran yang cukup besar untuk pembelian kendaraan di tengah banyaknya masalah infrastruktur dan kebutuhan dasar lainnya menimbulkan pertanyaan. Kritik terhadap kebijakan ini bisa berasal dari berbagai sudut pandang. Pertama, banyak kalangan yang menilai bahwa alokasi anggaran yang besar untuk pembelian mobil dinas lebih menguntungkan individu daripada komunitas. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai prioritas penggunaan anggaran daerah. Apakah lebih baik memprioritaskan pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat? Di tengah tantangan yang dihadapi desa-desa di Indonesia, termasuk Lumajang, banyak masyarakat yang mengharapkan bantuan yang lebih bersifat fundamental. Selanjutnya, isu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik juga menjadi sorotan. Pembelian kendaraan dinas dengan biaya yang signifikan harus disertai dengan pertanggungjawaban yang jelas. Masyarakat berhak mengetahui proses pengadaan, alasan pemilihan merek dan tipe kendaraan, serta dampak yang diharapkan dari pembelian tersebut. Keterbukaan informasi kepada publik menjadi hal yang krusial untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penting juga untuk mempertimbangkan contoh dari daerah lain yang telah melakukan kebijakan serupa. Apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat, dan bagaimana kebijakan tersebut berkontribusi pada peningkatan pelayanan publik? Melihat keberhasilan atau kegagalan kebijakan di daerah lain dapat memberikan pelajaran berharga bagi Pemkab Lumajang dalam merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif ke depan. Akhirnya, langkah ini seharusnya menjadi bagian dari strategi yang lebih besar untuk pengembangan kawasan dan pemberdayaan masyarakat. Jika pembelian motor ini diimbangi dengan program-program pendukung seperti pelatihan bagi kepala desa dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik, mungkin saja investasi ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Namun, tanpa perencanaan yang matang dan fokus pada kebutuhan masyarakat, pengeluaran seperti ini bisa dianggap sebagai pemborosan dana negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama. Dalam kesimpulannya, keputusan Pemkab Lumajang untuk membelikan motor PCX kepada kepala desa perlu ditelaah secara holistik. Keseimbangan antara kebutuhan aparatur pemerintahan dan tuntutan masyarakat akan prioritas pembangunan yang lebih mendasar harus diperhatikan. Ujung tombak pemerintahan di tingkat desa adalah para kepala desa, tetapi peran mereka seharusnya difokuskan pada pemberdayaan dan pelayanan masyarakat yang lebih baik, bukan sekadar meningkatkan kenyamanan mereka dalam bertugas.