Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sumsel Andie Dinialdie, S.E.,M.M di dampingi oleh Wakil Ketua DPRD Raden Gempiha m, S.H, Berita mengenai Wakil Gubernur Cik Ujang yang hadir dalam paripurna DPRD Sumsel untuk membahas Laporan Hasil Pembahasan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Gubernur 2024 menarik untuk diperhatikan, terutama dalam konteks pemerintahan daerah dan akuntabilitas publik. Kehadiran Wagub dalam forum tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk transparansi dan partisipasi dalam proses legislatif. Ini adalah langkah positif dalam upaya meningkatkan kinerja dan pengawasan atas penggunaan anggaran daerah. Melalui sidang paripurna semacam ini, DPRD berperan penting dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja gubernur. LKPJ merupakan instrumen penting untuk mengevaluasi capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama setahun. Dengan adanya laporan ini, baik legislatif maupun publik dapat menilai sejauh mana pemerintah daerah dalam mencapai target pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Proses ini juga dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, maupun saran yang konstruktif. Lebih lanjut, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam membahas LKPJ sangat krusial. Ini menandakan adanya sinergi antara dua lembaga yang berperan dalam pemerintahan daerah. Jika kedua belah pihak mampu bekerja sama dengan baik, maka akan berdampak positif terhadap pengambilan keputusan yang berfokus pada kepentingan rakyat. Selain itu, hal ini juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena mereka merasa terlibat dan diakomodasi dalam proses pengambilan kebijakan. Di sisi lain, kehadiran Wagub Cik Ujang juga menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang responsif. Dalam situasi di mana masyarakat semakin kritis terhadap kinerja pemerintah, wakil gubernur perlu menunjukkan bahwa mereka terbuka terhadap kritik dan bersedia untuk bekerja sama dengan DPRD dalam memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Ini adalah indikasi bahwa pemerintahan daerah berupaya untuk tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berfungsi sebagai wadah komunikasi dan interaksi dengan berbagai elemen masyarakat. Melihat ke depan, penting bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas laporan dan proses evaluasi. Masyarakat diharapkan dapat lebih proaktif dalam memberikan masukan terhadap LKPJ yang disampaikan, sehingga ke depan, kebijakan yang diambil dapat lebih reflektif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Inisiatif untuk melibatkan publik dalam pengawasan dan evaluasi ini sangat diperlukan agar pembangunan daerah dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, kehadiran Wagub Cik Ujang dalam sidang paripurna DPRD Sumsel adalah sebuah momentum yang menggembirakan. Hal ini mencerminkan niat baik dari pemerintah untuk bersinergi dengan legislatif dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Semoga langkah ini dapat berlanjut dan semakin memperbaiki kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat di Sumsel.