Kasus dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) Polda Jawa Tengah telah berlangsung setidaknya selama satu tahun. Berita mengenai pungutan liar (pungli) di Rutan Polda Jateng yang dilaporkan bisa mengumpulkan hingga Rp 5 juta per hari merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan. Pungli merupakan praktik yang merugikan masyarakat dan menciderai integritas institusi penegakan hukum. Ketika ada laporan seperti ini, penting untuk kita mengingat bahwa penegakan hukum seharusnya bertindak sebagai pelindung bagi masyarakat, bukan sebaliknya. Praktik pungli biasanya berakar dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Ketika mereka merasa bahwa prosedur hukum tidak berjalan lancar atau transparan, ada kecenderungan untuk memberikan suap agar prosesnya dipercepat atau dipermudah. Hal ini menciptakan budaya di mana masyarakat merasa terjebak dalam sistem yang korup dan di mana kepercayaan terhadap institusi hukum semakin menurun. Dari sudut pandang etika, pungli jelas melanggar prinsip keadilan dan transparansi. Pihak berwenang seharusnya bersikap tegas dalam memberantas praktik semacam ini. Kondisi seperti ini tidak hanya merugikan orang-orang yang ada di dalam rutan, tetapi juga menciptakan dampak domino pada masyarakat luas yang membutuhkan kepercayaan bahwa hukum diterapkan secara adil. Jika pelanggaran hukum tidak ditindaklanjuti dengan serius, maka itu hanya akan memperburuk situasi yang ada. Dalam konteks ini, sangat penting untuk melakukan investigasi yang menyeluruh dan transparan. Kasus ini membutuhkan perhatian dari lembaga-lembaga pengawas, baik di dalam pemerintahan maupun masyarakat sipil, agar dapat mengidentifikasi sumber masalah dan mencari solusi yang tepat. Penegakan hukum harus bertindak dengan jelas untuk menindak pelaku pungli, agar memberi sinyal bahwa praktik ini tidak akan ditoleransi. Perlu juga diingat bahwa sebagian besar petugas di institusi penegakan hukum berjuang keras untuk melaksanakan tugas mereka dengan integritas. Namun, ketika segelintir individu melakukan tindakan korupsi, semua upaya baik tersebut bisa ternodai. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya menghukum yang bersalah, tetapi juga untuk memberikan pelatihan dan dukungan kepada petugas lainnya agar dapat menjalankan tugas mereka tanpa terjebak dalam budaya korupsi. Akhirnya, masyarakat juga harus berperan aktif dalam memerangi pungli dengan melaporkan setiap tindakan yang mencurigakan. Kesadaran kolektif dan penegakan hukum yang konsisten. Kesadaran kolektif dan penegakan hukum yang konsisten bisa menjadi langkah awal untuk membangun budaya integritas dalam institusi penegakan hukum. Dalam jangka panjang, perubahan paradigma ini sangat penting untuk mencegah terulangnya kasus-kasus serupa di masa depan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.