Insiden dugaan pencekikan pramugari terjadi pada 13 April 2025, dalam penerbangan Wings Air dengan rute Gunung Sitolu menuju Bandara Kualanamu. Berita mengenai dugaan anggota DPRD Sumut yang terlibat dalam insiden cekik pramugari Wings Air mencerminkan masalah yang lebih luas terkait perilaku oknum publik yang seharusnya menjadi teladan masyarakat. Kasus ini menunjukkan bagaimana kekuasaan dan posisi seseorang bisa disalahgunakan, serta dampaknya terhadap keamanan dan kenyamanan pelayanan publik, dalam hal ini, penerbangan. Insiden ini tidak hanya mengundang perhatian publik tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas para pejabat publik. Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD seharusnya menunjukkan etika dan tanggung jawab yang tinggi. Tindakan kekerasan, apapun bentuknya, jelas tidak dapat dibenarkan dan menunjukkan pelanggaran terhadap norma sosial yang berlaku. Hal ini menciptakan persepsi negatif terhadap institusi legislatif dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap para wakilnya. Dari perspektif hukum, penting bagi pihak berwenang untuk menindaklanjuti laporan ini dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Jika dugaan ini terbukti benar, maka sanksi yang tegas harus dijatuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ini juga menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan penegakan hukum yang ada, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Selain itu, media dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam menyikapi kasus seperti ini. Pemberitaan yang objektif dan berimbang sangat diperlukan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang peristiwa yang terjadi. Masyarakat juga perlu lebih proaktif dalam menyuarakan pendapat dan menuntut tanggung jawab dari para pejabat publik yang ada. Dalam konteks yang lebih luas, insiden ini seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya budaya saling menghormati dan menghargai antar profesi. Tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, tidak boleh dibiarkan. Pendidikan karakter dan kepemimpinan yang baik sangat penting untuk diterapkan di semua tingkatan, terutama bagi mereka yang berada di posisi publik. Dengan berkembangnya teknologi dan akses informasi yang mudah, masyarakat semakin kritis terhadap tindakan dan perilaku pejabat publik. Ini adalah signal bagi para wakil rakyat untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang mereka ambil. Apapun posisinya, semua orang berhak untuk dilindungi dan dihormati, dan kekerasan tidak bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah. Akhir kata, harapan kita adalah agar kasus ini ditangani dengan serius dan menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Segala bentuk tindakan kekerasan, terlebih lagi oleh mereka yang seharusnya mengayomi masyarakat, harus dipastikan tidak memiliki tempat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keamanan dan kenyamanan setiap individu, termasuk pramugari yang merupakan bagian dari pelayanan publik, harus senantiasa dijaga.