Profesor Edy Meiyanto telah dipecat sebagai dosen di UGM usai jadi pelaku dalam kasus kekerasan seksual. Dia masih menerima gaji karena masih berstatus ASN. Berita mengenai Edy, mantan guru besar yang dipecat dari Universitas Gadjah Mada (UGM) karena terlibat dalam kasus kekerasan seksual, namun masih menerima gaji, tentunya membawa isu yang sensitif dan kompleks. Dalam konteks ini, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama-tama, tindakan kekerasan seksual bukan hanya melanggar norma dan etika, tetapi juga mencerminkan masalah yang lebih besar dalam sistem pendidikan dan masyarakat kita. Ketika seorang pendidik yang seharusnya menjadi teladan terlibat dalam tindakan yang merugikan orang lain, terutama yang rentan, hal ini sangat disayangkan. UGM sebagai institusi pendidikan tinggi harus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua mahasiswa dan staf. Kedua, mengenai keputusan untuk tetap memberikan gaji kepada Edy meskipun telah dipecat, ini menunjukkan adanya permasalahan dalam regulasi internal universitas serta kebijakan yang mengatur perlakuan terhadap pegawai yang terlibat dalam kasus pelanggaran serius. Kebijakan semacam ini bisa jadi berdampak negatif bagi reputasi universitas dan bisa menimbulkan ketidakpuasan di kalangan civitas akademika. Masyarakat berhak untuk mempertanyakan bagaimana institusi pendidikan menangani kasus-kasus berat semacam ini. Selanjutnya, penting juga untuk menyikapi berita ini dari sudut pandang keadilan untuk korban. Proses penegakan hukum harus diutamakan agar para korban merasa didengar dan mendapatkan keadilan. Jika para pelaku kekerasan seksual merasa tidak ada konsekuensi yang jelas dari tindakan yang mereka lakukan, hal ini akan menciptakan budaya impunitas yang sangat berbahaya. Institusi pendidikan perlu berperan aktif dalam memberikan dukungan kepada korban, serta memastikan bahwa mereka tidak hanya sekadar menjadi statistik di dalam laporan. Di sisi lain, kasus ini juga mengingatkan kita akan pentingnya pendidikan yang menyeluruh tentang kekerasan seksual di lingkungan universitas. Masyarakat akademis perlu lebih proaktif dalam memberikan pemahaman tentang norma-norma dan perilaku yang sehat, serta pentingnya pencegahan kekerasan seksual. Ini bisa dilakukan melalui penyuluhan, diskusi panel, dan kursus wajib bagi mahasiswa dan staf. Dengan segala pertimbangan tersebut, jelas bahwa kasus ini menuntut perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat luas. Ke depan, langkah-langkah konkret harus diambil untuk mencegah terulangnya kasus serupa dan membangun lingkungan yang aman, di mana semua individu dapat belajar dan berkembang tanpa rasa takut.