Mafirion serukan dialog berbasis HAM mengatasi kekerasan KKB Papua. Dia menyarankan pemerintah mencontoh cara Gus Dur. Berita mengenai dorongan legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk meningkatkan dialog dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua merupakan isu yang kompleks dan sensitif. Tindakan ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya pendekatan dialog dalam menyelesaikan konflik yang berkepanjangan, daripada mengandalkan kekuatan militer semata. Dalam konteks Papua, masalah yang dihadapi bukan hanya sekadar konflik yang berkaitan dengan keamanan, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Dialog yang dimaksud perlu dilaksanakan dengan pendekatan yang konstruktif serta melibatkan berbagai pihak. Pemerintah mungkin perlu melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok sipil lainnya dari Papua untuk menciptakan ruang dialog yang lebih inklusif. Mengundang KKB untuk berdialog bukan berarti legitimasi mereka sebagai gerakan yang sah, tetapi lebih kepada memahami akar masalah dan mencari solusi yang berkelanjutan. KKB di Papua, meskipun terlibat dalam tindakan kekerasan, juga lahir dari kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat Papua. Oleh karena itu, dialog yang dibangun harus mencakup isu-isu fundamental yang mendasari konflik tersebut seperti ketidakadilan sosial, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Dengan mendiskusikan masalah-masalah ini dalam format yang damai, ada harapan untuk menemukan jalan keluar yang lebih baik. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa pendekatan dialog harus disertai dengan upaya nyata dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Masyarakat yang merasa diabaikan cenderung untuk mendukung kelompok-kelompok yang mengatasnamakan perjuangan mereka. Oleh karena itu, meningkatkan investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Papua dapat menjadi langkah strategis yang mendukung proses dialog. Namun, tantangan yang dihadapi dalam dialog ini tidaklah kecil. Ada elemen-elemen dalam KKB yang mungkin tidak tertarik pada dialog dan lebih memilih menggunakan kekerasan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan strategi untuk menangani kelompok-kelompok yang sulit diajak bernegosiasi. Kebijakan keamanan yang manusiawi harus diimbangi dengan pendekatan pembangunan yang adil untuk semua lapisan masyarakat. Secara keseluruhan, langkah legislator PKB untuk mendorong dialog dengan KKB dapat dilihat sebagai suatu sinyal positif bahwa ada kesadaran akan pentingnya resolusi damai dalam konflik bersenjata. Namun, proses ini akan membutuhkan komitmen dan konsistensi dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan kelompok KKB itu sendiri untuk menciptakan Papua yang lebih aman dan sejahtera. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan konflik yang berkepanjangan ini dapat diakhiri dan masyarakat Papua dapat merasakan peningkatan kualitas hidup mereka.