Meski dipecat, EM masih menerima gaji karena status PNS dan Guru Besar yang belum dicabut. Tidak diketahui gajinya utuh atau tidak. Berita mengenai pemecatan seorang guru besar farmasi di Universitas Gadjah Mada (UGM) akibat kasus kekerasan seksual, namun masih tetap menerima gaji, tentu menimbulkan berbagai reaksi dan perdebatan di masyarakat. Kasus seperti ini menggarisbawahi pentingnya penanganan isu kekerasan seksual di institusi pendidikan tinggi, yang seharusnya memberikan perlindungan dan keberpihakan terhadap korban. Pertama-tama, adalah penting untuk memahami konteks di mana tindakan pemecatan diambil. Universitas memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas akademik sekaligus menciptakan lingkungan yang aman bagi seluruh mahasiswa dan staf. Dalam banyak kasus, kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada korbannya, tetapi juga merusak reputasi lembaga pendidikan. Oleh karena itu, langkah tegas seperti pemecatan mungkin diambil untuk menunjukkan bahwa institusi tidak mentolerir perilaku semacam itu. Namun, hak yang dimiliki oleh orang yang dipecat untuk tetap menerima gaji menimbulkan pertanyaan etis yang kompleks. Di satu sisi, pemecatan adalah langkah disipliner yang diambil sebagai respons terhadap perilaku menyimpang. Di sisi lain, ada juga pertimbangan hukum tentang perlindungan hak-hak karyawan, termasuk dalam situasi di mana pemecatan mungkin menimbulkan pertanyaan tentang proses dan keadilan. Situasi ini bisa menciptakan persepsi bahwa institusi tidak sepenuhnya berkomitmen terhadap penerapan prinsip keadilan. Aspek selanjutnya yang patut dicermati adalah dampaknya terhadap korban. Bergulirnya kasus semacam ini dapat memperburuk trauma yang dialami oleh individu yang menjadi korban kekerasan seksual. Jika mereka melihat bahwa pelaku mendapatkan perlindungan dalam bentuk gaji, bahkan setelah pemecatan, ini bisa membuat mereka merasa tidak didukung dan tidak dihargai. Hal ini menekankan pentingnya dukungan psikologis dan mekanisme yang lebih transparan dalam menangani kasus-kasus serupa untuk menunjukkan bahwa institusi benar-benar peduli terhadap kesejahteraan korban. Dari sudut pandang sistemik, insiden ini menyentuh banyak aspek yang berkaitan dengan kebijakan institusi dan bagaimana mereka menangani kasus kekerasan seksual. Ini menggarisbawahi bahwa perlu ada mekanisme yang jelas dan kuat yang mengatur bagaimana kasus semacam ini ditangani agar tidak ada celah yang dapat dieksploitasi. Universitas harus lebih proaktif dalam menyusun kebijakan dan prosedur yang tidak hanya efektif dalam menangani kekerasan seksual tetapi juga menciptakan iklim yang mendukung dan aman bagi semua. Terakhir, masyarakat juga memiliki peran dalam menciptakan perubahan. Diskusi publik yang jujur dan terbuka mengenai isu kekerasan seksual, khususnya di lingkungan pendidikan, sangat penting. Edukasi tentang pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual harus dijadikan bagian dari kurikulum di berbagai jenjang pendidikan. Melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman, kita semua dapat berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkeadilan. Kesimpulannya, kasus ini adalah cermin tantangan yang lebih besar dalam menangani kekerasan seksual di institusi pendidikan. Perlu ada keseimbangan antara perlindungan hak-hak hukum individu dengan upaya kolektif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua. Dengan melakukan evaluasi kritis dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ada, institusi pendidikan bisa menjadi garda terdepan dalam memerangi kekerasan seksual.