Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, menekankan perlunya kejelasan nasib juru parkir di TKP Abu Bakar Ali dan mempertanyakan keberadaan pedagang di lokasi tersebut. Berita mengenai Sultan HB X yang menanggapi nasib pedagang di Abu Bakar Ali mengundang perhatian publik karena melibatkan isu sosial dan ekonomi yang krusial bagi masyarakat. Dengan pernyataan "Yang Suruh Masuk Siapa?", Sultan HB X seakan menyoroti regulasi atau keputusan yang membawa dampak bagi para pedagang. Ini menunjukkan bahwa ada ketidakpastian dan ambiguitas yang perlu diatasi agar pedagang dapat beroperasi dengan baik dan terjamin. Tanggapan ini menciptakan dialog tentang tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat. Dalam konteks ini, menjadi penting untuk mempertanyakan siapa yang membuat kebijakan dan bagaimana implementasinya berjalan. Kebijakan yang tidak jelas dapat mengakibatkan kerugian bagi pedagang yang seharusnya dilindungi dan didukung oleh pemerintah. Masyarakat berhak untuk mengetahui dasar keputusan yang diambil dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Di sisi lain, respons ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pemimpin daerah dalam menyelesaikan konflik kepentingan antara berbagai pihak di dalam masyarakat. Keputusan untuk memperbolehkan pedagang masuk ke suatu lokasi harus diikuti dengan pertimbangan matang mengenai dampak sosial dan ekonomi. Hal ini dan urusan regulasi yang tidak transparan bisa menjadi batu sandungan bagi para pedagang kecil yang berjuang di tengah ketatnya persaingan usaha. Penting untuk melibatkan seluruh stakeholer dalam proses pengambilan keputusan ini, termasuk pedagang itu sendiri. Diskusi terbuka dan partisipatif dapat membantu menemukan solusi yang lebih baik. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam kebijakan saat ini, harus ada mekanisme untuk memperbaikinya demi kesejahteraan masyarakat luas. Selain itu, upaya untuk mendukung pedagang lokal bukan saja menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga aspek kultural dan sosial. Pedagang seringkali merupakan bagian integral dari identitas dan karakter suatu daerah. Dengan memberikan dukungan yang tepat, pemerintah dapat membantu memperkuat jaringan sosial di komunitas dan menjaga keberagaman budaya. Menghadapi situasi seperti ini, penting pula untuk menciptakan solusi inovatif yang tidak hanya bersifat temporer. Misalnya, pemerintah dapat menjajaki kemungkinan untuk menyediakan area atau pasar alternatif yang lebih sesuai bagi para pedagang, sambil tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan. Dengan demikian, pernyataan Sultan HB X membuka ruang bagi diskusi yang lebih dalam mengenai peran pemerintah dalam mendukung ekonomi kerakyatan. Diharapkan, kedepannya akan ada langkah-langkah konkret yang diambil untuk melindungi dan memberdayakan pedagang, yang pada gilirannya akan menguntungkan perekonomian daerah secara keseluruhan.