Kadis Lingkungan Hidup Tangsel Wahyunoto Lukman ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan sampah anggaran 2024 senilai Rp 75,9 miliar. Berita mengenai penetapan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) Tangerang Selatan sebagai tersangka korupsi dalam pengelolaan sampah senilai Rp 75,9 miliar tentu saja menjadi sorotan publik. Kasus korupsi seperti ini menegaskan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, terutama yang berkaitan dengan layanan dasar seperti pengelolaan sampah. Situasi ini menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam pengawasan dan kontrol yang seharusnya diterapkan untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan anggaran. Korupsi di sektor lingkungan hidup sangat berbahaya karena dapat merusak sistem ekologi dan berdampak negatif terhadap masyarakat. Dalam hal ini, pengelolaan sampah yang tidak transparan bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menyebabkan masalah lingkungan yang lebih besar, seperti pencemaran dan masalah kesehatan masyarakat. Terlebih lagi, masyarakat sangat bergantung pada layanan ini, sehingga segala bentuk penyimpangan anggaran harus ditindaklanjuti dengan serius. Penegakan hukum terhadap individu yang terlibat dalam kasus-kasus semacam ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjadi pelajaran bagi pejabat lainnya. Masyarakat perlu melihat bahwa tindakan tegas diambil agar kepercayaan publik kepada pemerintah tidak semakin menurun. Meskipun demikian, penindakan hukum saja tidak cukup; diperlukan reformasi sistemik untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Penting juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran. Melalui sistem pelaporan yang lebih transparan dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, praktik korupsi dapat dicegah dan diidentifikasi lebih awal. Inisiatif ini juga dapat memberi suara kepada warga dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Kesimpulannya, penetapan Kadis LH Tangerang Selatan sebagai tersangka korupsi adalah pengingat akan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Penanganan kasus ini perlu dilakukan dengan hati-hati dan transparan agar dapat meyakinkan masyarakat bahwa tindakan yang diambil adalah nyata dan tidak hanya bersifat simbolis. Ke depan, dibutuhkan kerjasama yang baik antara lembaga pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat agar keadilan bisa ditegakkan dan praktik korupsi bisa diminimalisir.