Pemerimtah Daerah (Pemda) Manggarai Timur melalui Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur melaksanakan lokakarya Diseminasi Data Disabilitas. Berita mengenai kurangnya data penyandang disabilitas di 21 desa dan kelurahan di Kabupaten Manggarai Timur (Matim) adalah isu yang sangat penting dan patut mendapatkan perhatian serius. Data yang akurat tentang penyandang disabilitas adalah kunci untuk merencanakan dan melaksanakan program-program yang efektif dalam pemenuhan hak dan kebutuhan mereka. Tanpa data yang jelas, upaya pemerintah dan masyarakat untuk memberikan dukungan dan layanan yang sesuai akan mengalami kesulitan. Salah satu dampak dari tidak adanya data yang akurat adalah ketidakmampuan untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang inklusif. Penyandang disabilitas sering kali menjadi kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat. Apabila tidak ada data yang memperlihatkan jumlah, jenis, dan kebutuhan mereka, maka program-program sosial, pendidikan, dan kesehatan tidak akan dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan unik mereka. Ini dapat mengakibatkan lebih banyak ketidakadilan dan kesenjangan bagi penyandang disabilitas. Lebih lanjut, kurangnya data juga menghambat kemampuan komunitas untuk menyadari keberadaan penyandang disabilitas di lingkungan mereka. Masyarakat mungkin tidak memahami tantangan yang dihadapi oleh individu-individu dengan disabilitas, sehingga tidak ada dukungan sosial yang memadai. Membangun kesadaran dan empati dalam masyarakat perlu dilakukan dengan dukungan data yang valid, yang menunjukkan situasi dan kebutuhan penyandang disabilitas. Ada juga aspek hukum dan kebijakan yang perlu dicermati. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan konvensi internasional dan undang-undang yang berlaku. Tanpa data yang tepat, sulit untuk mengevaluasi sejauh mana pemenuhan kewajiban tersebut. Pemerintah perlu berkolaborasi dengan berbagai organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengimplementasikan sistem pencatatan yang efektif. Inisiatif untuk pengumpulan data penyandang disabilitas seharusnya melibatkan partisipasi aktif dari penyandang disabilitas itu sendiri dan keluarganya. Dengan memahami tantangan yang mereka hadapi dan melibatkan mereka dalam proses, data yang dihimpun akan lebih valid dan representatif. Selain itu, dengan adanya partisipasi mereka, akan lebih mudah menciptakan solusi dan program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dari sudut pandang teknologi, kita juga berada dalam era yang memungkinkan pemanfaatan alat dan sistem berbasis digital untuk melakukan pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan lembaga terkait sebaiknya memanfaatkan teknologi informasi untuk mengumpulkan data secara lebih efisien dan akurat. Ini akan memudahkan dalam memantau dan mengevaluasi kondisi serta kebijakan yang terkait dengan penyandang disabilitas ke depannya. Akhirnya, isu ini harus menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesadaran dan refleksi di dalam masyarakat terkait bagaimana kita merespons kebutuhan penyandang disabilitas. Dengan lebih banyak dialog dan tindakan yang dibangun berdasarkan data yang jelas, kita dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua lapisan.