Dalam kurun waktu enam bulan terakhir, setiap bulan ada kasus DBD yang meninggal setelah menjalani perawatan di RSI Sunan Kudus. Berita tentang tingginya angka kematian akibat DBD (Dengue Fever) di Kudus memang sangat mengkhawatirkan. Dengan 15 pasien meninggal dalam waktu enam bulan, ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pemerintah setempat. Angka kematian yang tinggi menunjukkan adanya masalah yang mendesak terkait dengan penanganan dan pencegahan penyakit ini. DBD merupakan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti, dan angka infeksi yang meningkat biasanya disertai dengan faktor lingkungan yang tidak mendukung. Salah satu penyebab tingginya angka kematian bisa jadi berkaitan dengan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pencegahan DBD. Di banyak daerah, masih ditemukan genangan air yang menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Jika tidak ada upaya nyata untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, maka potensi penularan DBD akan terus meningkat. Oleh karena itu, perlu dilibatkan program-program penyuluhan dan kegiatan gotong-royong untuk membersihkan lingkungan. Dari sisi pelayanan kesehatan, perlu juga diperhatikan kesiapan fasilitas kesehatan dalam menangani kasus DBD. Pasien yang terinfeksi DBD memerlukan penanganan yang cepat dan tepat untuk mencegah komplikasi yang bisa berujung pada kematian. Jika fasilitas kesehatan tidak memadai atau kekurangan sumber daya, maka yang terjadi adalah keterlambatan penanganan yang bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan pihak terkait harus memastikan bahwa semua rumah sakit dan puskesmas dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dan tenaga medis yang terlatih. Penanganan DBD di Kudus juga harus melibatkan pendekatan lintas sektoral. Selain rumah sakit, pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan sektor lingkungan untuk mencegah keberadaan genangan air. Pengelolaan limbah yang baik dan penyuluhan tentang penggunaan barang-barang yang dapat menampung air juga sangat penting. Dengan pendekatan yang terintegrasi, diharapkan angka kematian akibat DBD bisa ditekan secara signifikan. Tak kalah penting, pemerintah pusat juga perlu memberikan perhatian pada daerah yang mengalami lonjakan kasus DBD. Dukungan dari tingkat nasional dalam hal pendanaan dan sumber daya kesehatan akan sangat bermanfaat. Misalnya, mengadakan program vaksinasi atau penyuluhan massal tentang DBD secara berkala untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kondisi sosial ekonomi masyarakat juga dapat memainkan peran dalam angka kematian akibat DBD. Masyarakat yang kurang mampu sering kali tidak memiliki akses yang baik terhadap fasilitas kesehatan atau informasi yang lengkap. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dan kelompok-kelompok sosio-ekonomi dalam upaya penanggulangan DBD. Akhirnya, krisis DBD di Kudus adalah panggilan untuk semua pihak terkait. Kesadaran kolektif dan aksi nyata sangat dibutuhkan untuk menanggulangi masalah ini. Dengan kerja sama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, harapan untuk mengurangi angka kematian akibat DBD di Kudus tidaklah mustahil. Kita harus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan menanggulangi penyakit ini secara berkelanjutan.