PT Masmindo Dwi Area berencana melakukan kerjasama dengan Freeport-McMoRan Copper untuk menggarap proyek tambang emas berskala besar di wilayah Luwu. Tentu, isu tambang emas di Luwu yang diangkat oleh Gubernur Sulsel adalah topik yang sangat penting dan kompleks. Penambangan mineral, terutama emas, selalu memiliki dua sisi: di satu sisi, ia dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi daerah, tetapi di sisi lain, juga bisa menimbulkan masalah sosial, lingkungan, dan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Pertama-tama, perhatian Gubernur Sulsel terhadap potensi persoalan publik akibat tambang di Luwu menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab yang diemban pemerintah dalam melindungi kepentingan warga negara. Dengan meningkatnya aktivitas pertambangan, ada potensi gangguan terhadap lingkungan, seperti pencemaran air dan kerusakan hutan. Selama ini, banyak daerah yang mengalami dampak negatif dari kegiatan pertambangan yang tidak dikelola dengan baik, seperti konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan tambang, yang sering kali diabaikan. Di sisi lain, aktivitas tambang bisa menjadi sumber lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian lokal. Dengan adanya investasi dalam sektor pertambangan, masyarakat dapat memperoleh pendapatan yang lebih baik jika dikelola secara transparan dan adil. Hal ini memerlukan regulasi yang ketat dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh semua pihak, bukan hanya oleh segelintir orang. Selanjutnya, perlu diingat bahwa masalah tambang tidak hanya berkaitan dengan lingkungan dan ekonomi, tetapi juga aspek sosial. Pembukaan lahan untuk tambang sering kali menyebabkan pergeseran sosial, di mana pemukiman penduduk bisa terancam dan hak-hak mereka terabaikan. Gubernur dapat berperan aktif dalam memastikan bahwa suara masyarakat lokal didengarkan dan diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan terkait tambang. Selain itu, penting untuk melakukan kajian dampak lingkungan secara menyeluruh sebelum memulai aktivitas penambangan. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi potensi risiko yang mungkin timbul dan untuk merumuskan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Dalam banyak kasus, pengetatan regulasi dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi kunci untuk mencegah konflik di masa depan. Di era modern ini, masyarakat juga semakin melek tentang isu-isu lingkungan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak mereka dan memberikan platform untuk mengemukakan pendapat. Diskusi terbuka antara pemerintah, perusahaan, dan warga dapat mendukung terciptanya kesepakatan yang saling menguntungkan. Secara keseluruhan, kebijakan tambang di Luwu memerlukan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, yang mempertimbangkan semua aspek mulai dari ekonomi, lingkungan, hingga sosial. Gubernur perlu terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mengatasi potensi masalah yang mungkin timbul dan memastikan bahwa berlangsungnya aktivitas penambangan tidak merugikan masyarakat lokal. Jika tidak ditangani dengan serius, kekhawatiran yang dinyatakan oleh Gubernur bisa menjadi kenyataan dan menyebabkan kerugian jangka panjang bagi masyarakat dan daerah.