Menteri Hukum akan meminta masukan Polri, Kejagung, dan MA untuk menyusun DIM revisi KUHAP Berita mengenai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sedang menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan langkah yang signifikan dalam pembaruan sistem hukum Indonesia. Revisi KUHAP dapat dilihat sebagai upaya untuk menjawab berbagai tantangan dalam penegakan hukum yang ada saat ini, termasuk penguatan perlindungan hak asasi manusia dan nasib tersangka di proses peradilan. Satu hal yang patut dicermati adalah pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam proses revisi ini, seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Mahkamah Agung (MA). Keterlibatan mereka tidak hanya memberikan sudut pandang dari sisi penegak hukum, tetapi juga bisa memberikan wawasan tentang bagaimana peraturan ini dapat diterapkan secara praktis di lapangan. Sinergi antara berbagai lembaga ini sangat penting agar revisi yang dilakukan tidak hanya teoretis, tetapi juga dapat dijalankan secara efektif. Selain itu, revisi KUHAP juga seharusnya mempertimbangkan masukan dari masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah yang fokus pada hak asasi manusia. Hal ini krusial karena mereka dapat memberikan perspektif yang berbeda terkait dampak kebijakan hukum terhadap masyarakat, terutama pada kelompok-kelompok rentan. Keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di dalam sistem hukum. Dalam konteks ini, revisi harus berfokus pada penguatan prinsip keadilan, baik bagi tersangka maupun korban. Kita tidak bisa mengabaikan hak-hak tersangka, namun juga perlu memastikan proses hukum memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Peningkatan prosedural dalam pengambilan keputusan juga bisa menjadi fokus dalam revisi ini, seperti memastikan adanya jaminan hukum bagi tersangka sebelum pengadilan. Dalam jangka panjang, revisi KUHAP yang matang diharapkan dapat menciptakan kepercayaan publik pada sistem peradilan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap proses hukum sering kali disebabkan oleh kurangnya transparansi dan keadilan. Dengan menerapkan perubahan-perubahan yang rasional dan berbasis hasil kajian serta masukan, kita dapat berharap bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dapat meningkat. Secara keseluruhan, upaya revisi ini merupakan langkah awal yang baik, tetapi harus diimbangi dengan komitmen untuk melakukan evaluasi dan pemantauan berkelanjutan setelah implementasinya. Proses hukum yang baik adalah yang tidak hanya teoritis tetapi juga dapat diterapkan dengan baik di lapangan, memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Terlebih lagi, hal ini menjadi bagian esensial dalam menciptakan tatanan hukum yang lebih berkeadilan di Indonesia.