Bupati Lumajang Indah Amperawati membantah pemberian motor PCX kepada kepala desa jadi janji politik saat pilkada. Berdasarkan berita yang berjudul "Bupati Lumajang Bantah Motor PCX untuk Kepala Desa Ada Kaitannya dengan Janji Politik", terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menanggapi situasi yang dihadapi oleh Bupati Lumajang. Dalam konteks pemerintahan dan hubungan antara pejabat publik dengan masyarakat, adalah sangat penting untuk menjaga transparansi dan integritas, terutama ketika berkaitan dengan pemberian fasilitas atau bantuan kepada pemimpin tingkat desa. Pertama-tama, bantahan yang disampaikan oleh Bupati mengenai hubungan antara pemberian motor PCX dengan janji politik perlu dilihat dari sudut pandang keterbukaan publik. Adanya pemberian tersebut dapat menimbulkan asumsi di masyarakat bahwa ada kepentingan politik di baliknya, terlebih jika pemberian dilakukan menjelang pemilihan umum atau perhelatan politik lainnya. Oleh karena itu, kebijakan pemberian fasilitas sebaiknya diiringi dengan penjelasan yang jelas dan transparan agar tidak menimbulkan dugaan negatif dari publik. Selanjutnya, penting untuk mempertimbangkan konteks lokal dan kebutuhan para kepala desa. Jika pemberian motor tersebut adalah untuk mendukung mobilitas dan kinerja kepala desa dalam melayani masyarakat, maka itu bisa dianggap sebagai langkah positif. Namun, jika tidak ada komunikasi yang baik dan jelas, maka masyarakat akan beranggapan bahwa ada muatan politis di baliknya, yang bisa merusak kepercayaan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam konteks ini, Bupati Lumajang perlu mengambil langkah proaktif untuk menjelaskan tujuan dan manfaat dari pemberian motor tersebut, serta membuktikan bahwa hal itu dilakukan semata-mata untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembukaan ruang dialog dengan masyarakat dan kepala desa bisa menjadi sebuah langkah strategis untuk menghindari spekulasi yang tidak sehat. Di sisi lain, situasi ini juga mencerminkan pentingnya etika dalam pemerintahan. Pemberian bantuan atau fasilitas kepada para pemimpin desa harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan tanpa pamrih, sehingga menciptakan suasana yang kondusif bagi semua pihak. Hal ini dapat mengarahkan pada lebih banyak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah serta mengurangi stigma negatif tentang politik patronase yang sering kali diidentikkan dengan praktik korupsi. Secara keseluruhan, tanggapan terhadap berita ini adalah bahwa meskipun Bupati Lumajang sudah menyampaikan bantahan, tantangan utama adalah bagaimana pemerintah daerah dapat meyakinkan masyarakat bahwa semua tindakan yang dilakukan demi kepentingan publik, bukan untuk kepentingan politik semata. Perlu ada upaya yang lebih besar dalam hal transparansi dan komunikasi yang terbuka supaya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga.