Warga Kampung Baru disoroti Dedi Mulyadi lantaran mereka tidak ber-ktp Depok dan tidak punya RT/RW. Berita mengenai warga Kampung Baru yang disorot oleh Dedi Mulyadi ini membuka diskusi penting tentang masalah identitas kependudukan dan pengakuan administratif di wilayah urban. Dengan banyaknya kasus serupa di Indonesia, isu ini menjadi cerminan tentang bagaimana aturan dan regulasi tentang kependudukan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Pertama, penting untuk memahami bahwa memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) bukan sekadar soal identitas. KTP berfungsi sebagai dokumen legal yang memberikan akses kepada warganya untuk berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan administratif lainnya. Tanpa KTP, warga Kampung Baru tersebut mungkin kehilangan hak-hak dasar mereka dan terpinggirkan dalam sistem sosial. Ini tentunya berpengaruh terhadap kualitas hidup mereka dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Kedua, kasus ini menggarisbawahi tantangan mengenai pengelolaan administrasi kependudukan di daerah urban. Dengan pertumbuhan populasi yang tinggi di kota-kota besar, banyak masyarakat yang datang dari berbagai daerah tanpa melakukan proses administrasi formal untuk mendapatkan KTP. Mereka sering kali terjebak dalam sistem yang rumit dan sulit diakses, sehingga muncul kelompok-kelompok masyarakat yang 'invisible' atau tidak terdaftar secara resmi. Di sinilah peran pemerintah daerah penting untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan pengakuan dan haknya. Ketiga, perlu diingat bahwa permasalahan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat luas. Komunitas bisa berperan dalam membantu warga yang tidak memiliki KTP untuk memahami proses administrasi yang diperlukan dan mendorong mereka untuk mendaftar. Selain itu, perlu adanya inisiatif dari pihak-pihak terkait, seperti LSM atau organisasi komunitas untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya administrasi kependudukan. Akhirnya, kejadian ini seharusnya menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya inklusivitas dalam pembangunan kota. Pemerintah perlu lebih proaktif dalam menjangkau masyarakat yang tidak terdaftar dan menciptakan program-program yang membantu mereka mendapatkan akses ke layanan publik. Dan di sisi lain, masyarakat pun perlu saling bantu untuk memastikan semua warga memiliki identitas resmi yang dapat mendukung mereka dalam hidup sehari-hari.