Wakil Wali Kota Surabaya Armuji geram mengetahui pengusaha India menggilir Shalat Jumat karyawannya dengan Grup A dan B. Berita mengenai pengusaha India yang menggilir karyawan untuk melaksanakan shalat Jum'at menggunakan sistem grup A dan B menciptakan banyak pertanyaan terkait dengan peran agama di tempat kerja dan hak karyawan untuk melaksanakan ibadah. Shalat Jum'at merupakan kewajiban bagi umat Muslim, dan pernyataan dari Armuji yang menegaskan bahwa shalat adalah kewajiban yang tidak boleh diperlakukan seperti rutinitas yang bisa digilir, mencerminkan pandangan bahwa kebebasan beribadah harus dihormati dalam lingkungan kerja. Di satu sisi, pengusaha mungkin mempertimbangkan efisiensi operasional dengan mengizinkan hanya sebagian karyawan untuk pergi shalat Jum'at pada waktu yang sama untuk memastikan bisnis tetap berjalan. Namun, di sisi lain, pendekatan ini bisa dianggap merendahkan esensi dari ibadah itu sendiri. Shalat Jum'at bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga merupakan ajang untuk berkumpul dan bersosialisasi di antara sesama umat Muslim. Memisahkan karyawan dalam hal ibadah bisa mengurangi makna spiritual yang seharusnya mereka rasakan. Ada juga perspektif mengenai hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Setiap individu memiliki hak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Dalam konteks tempat kerja, penting untuk memastikan bahwa kebijakan perusahaan tidak menindas hak-hak dasar karyawan untuk menjalankan kewajiban agama mereka. Jika sebuah perusahaan tidak dapat memberikan ruang bagi karyawan untuk menunaikan shalat Jum'at dengan hormat, mereka perlu mengevaluasi kembali kebijakan dan praktik mereka. Selain itu, berita ini juga menyoroti pentingnya komunikasi antara manajemen perusahaan dan karyawan. Memiliki dialog yang terbuka mengenai waktu dan cara pelaksanaan ibadah dapat menjadi solusi yang baik. Mungkin ada cara kreatif untuk mengatur jadwal kerja sehingga semua karyawan dapat menjalankan ibadah mereka tanpa mengganggu operasional perusahaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis dan menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap kesejahteraan spiritual karyawan mereka. Sikap Armuji yang berpendapat bahwa shalat sebagai kewajiban tidak boleh digilir menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang responsif terhadap isu-isu sensitif seperti ini. Pemimpin harus mampu memahami kebutuhan dan aspirasi karyawan, serta berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Karyawan yang merasa dihargai dan dihormati mengenai keyakinan mereka cenderung lebih produktif dan loyal terhadap perusahaan. Secara keseluruhan, isu ini seharusnya menjadi refleksi bagi banyak perusahaan mengenai bagaimana mereka mengatur waktu dan kebijakan yang berkaitan dengan ibadah. Keseimbangan antara kebutuhan operasional dan hak karyawan untuk beribadah harus dicapai agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Transisi menuju praktik kerja yang lebih adil dan sensitif terhadap keragaman budaya dan agama merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat.