Wamenaker Immanuel dicueki pegawai saat sidak perusahaan yang diduga tahan ijazah 12 mantan karyawan. Berita mengenai pernyataan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang merasa dicueki saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di perusahaan yang diduga menahan ijazah pekerja menjadi sorotan penting. Tindakan penahanan ijazah pekerja merupakan praktik yang sangat merugikan bagi hak-hak tenaga kerja, dan hal ini mencerminkan adanya ketidakadilan dalam hubungan industrial. Dalam konteks ini, sikap Wamenaker yang merasa diabaikan bisa dipahami sebagai ungkapan frustrasi terhadap perilaku perusahaan yang seharusnya menunjukkan itikad baik dalam memperlakukan pekerjanya. Sidak yang dilakukan oleh pejabat pemerintah memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk menegakkan aturan dan melindungi hak-hak pekerja. Namun, jika selama proses tersebut pejabat yang berwenang tidak mendapatkan perhatian atau respons yang layak dari pihak perusahaan, hal ini menandakan adanya masalah serius dalam kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Ini bisa menjadi sinyal bahwa perusahaan tidak menghargai otoritas pemerintah dan, lebih jauh lagi, tidak peduli terhadap kesejahteraan karyawan mereka. Pernyataan Wamenaker bahwa "saya wakil menteri" menunjukkan pentingnya posisi dan peran pemerintah dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan terhadap pekerja. Ini adalah pengingat bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua perusahaan adheres to regulations yang ada. Jika perusahaan terus mengabaikan pemeriksaan atau sidak, maka perlu ada tindakan tegas agar hal ini tidak menjadi budaya buruk di kalangan industri. Selain itu, kasus ini juga mencerminkan perlunya peningkatan kesadaran di kalangan pekerja tentang hak-hak mereka. Penahanan ijazah sebagai bentuk eksploitasi tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Pemerintah, termasuk Wamenaker, perlu melakukan kampanye edukasi tentang hak-hak buruh agar para pekerja lebih berdaya dalam memperjuangkan hak-haknya. Jika pekerja menyadari hak-hak mereka, mereka akan lebih berani melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan. Kesimpulannya, tindakan sidak yang dilakukan oleh Wamenaker patut diapresiasi sebagai langkah nyata untuk menegakkan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia. Namun, hasil yang kurang memuaskan dari sidak tersebut harus menjadi refleksi bagi pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum, meningkatkan komunikasi dengan pihak perusahaan, dan mengedukasi masyarakat pekerja mengenai hak-hak mereka. Dengan demikian, diharapkan ke depannya, praktik-praktik seperti penahanan ijazah dapat diminimalisir dan diatasi dengan lebih efektif.