Berita tentang kasus dosen Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisan) yang belum ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus rudapaksa merupakan isu yang sangat serius dan perlu ditangani dengan hati-hati. Kasus ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga moral dan sosial yang berdampak luas, terutama bagi korban dan lingkungan akademis. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa setiap tuduhan memiliki konsekuensinya baik terhadap individu yang dituduh maupun terhadap korban. Proses hukum harus berlandaskan pada bukti yang kuat dan pemeriksaan yang objektif. Langkah polisi untuk belum menetapkan status tersangka menunjukkan bahwa mereka mungkin masih dalam tahap investigasi dan mencari lebih banyak informasi sebelum mengambil keputusan. Hal ini penting agar proses hukum tidak hanya menjadi cepat, tetapi juga adil. Namun, di sisi lain, ketidakpastian dalam kasus semacam ini dapat menyebabkan kegelisahan di masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa dan staf universitas. Pendidikan harus menjadi lingkungan yang aman dan kondusif bagi belajar, dan kasus kekerasan seksual dapat merusak citra institusi pendidikan serta menimbulkan trauma bagi korban. Oleh karena itu, universitas seharusnya mengambil langkah proaktif untuk mendukung korban dan memastikan bahwa mereka tidak menghadapi stigma lebih lanjut. Satu hal yang juga harus diperhatikan adalah pentingnya pendidikan mengenai pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan. Universitas dapat melakukan pelatihan untuk staf dan mahasiswa agar mereka lebih peka terhadap isu kekerasan seksual, serta menciptakan mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia. Ini akan membantu menciptakan budaya di mana korban merasa didukung untuk berbicara dan melaporkan kejadian yang mereka alami. Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini juga mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam masyarakat dalam menangani isu kekerasan seksual. Meski sudah ada banyak upaya untuk meningkatkan kesadaran, stigma dan ketidakpercayaan terhadap korban masih sering menjadi hambatan. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Sebagai penutup, meskipun proses hukum berjalan, sangat penting untuk menjaga sensitivitas dan empati terhadap semua pihak yang terlibat. Setiap orang berhak mendapatkan keadilan, dan upaya untuk mencegah kekerasan seksual harus terus diperkuat untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan. Dalam menghadapi kasus ini, semua pihak harus bersikap bijak, adil, dan mendukung untuk menghindari dampak negatif yang lebih luas.