Selain My, Kejari Tanggamus juga menetapkan pihak swasta berinisial MTP menjadi tersangka. MTP merupakan rekanan pengadaan alat CT scan. Berita mengenai mantan Direktur RSUD Batin Mangunang Tanggamus yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi alat kesehatan (alkes) mencerminkan masalah serius yang dihadapi dalam sektor kesehatan di Indonesia. Kasus seperti ini tidak hanya merugikan instansi kesehatan, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan layanan kesehatan yang memadai. Korupsi dalam pengadaan alkes sangat merugikan, karena itu berarti anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan benar-benar diselewengkan demi kepentingan pribadi. Korupsi dalam sektor kesehatan, khususnya pada pengadaan alat kesehatan, bisa berbahaya karena dapat mengancam keselamatan pasien. Jika anggaran digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, maka kualitas pelayanan kesehatan menjadi terancam. Masyarakat yang membutuhkan alat kesehatan dan fasilitas yang baik akan merasakan dampaknya, di mana mereka harus berurusan dengan keterbatasan alat yang memadai dan tenaga medis yang tidak optimal. Berita ini juga menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan anggaran di rumah sakit, apalagi di BUMD seperti RSUD. Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat sistem kontrol dan akuntabilitas agar praktik penyimpangan semacam ini dapat diminimalisir. Penetapan tersangka harus diikuti dengan proses hukum yang transparan dan adil, agar masyarakat dapat melihat bahwa ada tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Lebih jauh, kasus ini juga menggambarkan perlunya pendidikan dan pembangunan budaya antikorupsi di kalangan birokrat dan pengelola layanan publik. Cita-cita untuk menciptakan layanan kesehatan yang berkualitas akan sulit tercapai jika praktik korupsi masih merajalela. Program-program pelatihan dan sosialisasi mengenai etika dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan publik harus digalakkan agar para pegawai mengetahui dan memahami pentingnya integritas dalam bekerja. Secara keseluruhan, kasus mantan Direktur RSUD Batin Mangunang ini harus dijadikan momentum untuk mendorong reformasi dalam pengelolaan sektor kesehatan di Indonesia. Penegakan hukum yang tegas merupakan langkah awal, tetapi upaya pencegahan melalui pendidikan dan sistem pengawasan yang efektif juga sangat diperlukan. Mari kita bersama-sama berupaya menciptakan layanan kesehatan yang bebas dari praktik korupsi demi masa depan yang lebih baik bagi masyarakat.