Ketum PSI, Kaesang Pangarep menanggapi tuntutan Forum Purnawirawan TNI terkait pencopotan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Berita mengenai usulan purnawirawan TNI agar Gibran Rakabuming Raka, putra dari Presiden Joko Widodo, dicopot dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo mencerminkan dinamika politik yang kompleks di Indonesia. Usulan ini tampaknya muncul dari kekhawatiran terkait nepotisme dan kolusi dalam pemerintahan, terutama mengingat posisi Gibran sebagai anak presiden. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan lokal, serta perlunya menjaga integritas pejabat publik dari tuduhan pengaruh nepotisme. Kaesang Pangarep, adik Gibran, yang menyatakan bahwa "Presiden dan Wapres kan sudah dipilih rakyat," menggarisbawahi prinsip demokrasi bahwa pemimpin di tingkat pusat dipilih oleh rakyat dan seharusnya mendapat dukungan dari masyarakat. Pernyataan ini bisa dilihat sebagai pembelaan terhadap keberadaan Gibran dalam posisi kekuasaan, meskipun kritik terhadapnya tak bisa diabaikan. Pasalnya, di banyak negara, termasuk Indonesia, publik kerap mempertanyakan apakah orang-orang yang berada di posisi strategis dalam pemerintahan layak menjabat hanya karena hubungan keluarga. Hal ini juga membuka perdebatan lebih lanjut mengenai bagaimana cara terbaik untuk menjalankan pemerintahan. Apakah latar belakang keluarga dan koneksi politik seharusnya menjadi faktor dalam penunjukan jabatan, atau seharusnya fokus utama ditempatkan pada pengalaman dan kompetensi? Dalam konteks ini, Gibran jutru berpeluang untuk menunjukkan kemampuan kepemimpinannya dalam mengelola kota Solo, sehingga publik tidak hanya melihatnya sebagai "anak presiden", tetapi sebagai pemimpin yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Tantangan utama yang dihadapi oleh kalangan politik dan masyarakat saat ini adalah bagaimana mereka dapat menyeimbangkan antara keluarga, kekuasaan, dan publik. Usulan untuk mencopot Gibran bisa jadi merupakan salah satu cara publik untuk mengekspresikan keraguan mereka terhadap keberadaan generasi muda politik yang memiliki latar belakang berpengaruh. Situasi ini menggugah kesadaran akan perlunya rekonsiliasi antara kekuasaan dan legitimasi, di mana masyarakat perlu merasa bahwa mereka memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan. Mencermati dinamika tersebut, penting bagi semua pihak yang terlibat, termasuk Gibran dan Kaesang, untuk turut mendengarkan aspirasi rakyat. Dialog terbuka dan pendekatan partisipatif sangat diperlukan agar masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pemerintahan. Keberhasilan dalam menjalankan tugas di daerah juga akan bergantung pada kemampuan untuk merespons kritik dan memperbaiki diri agar tetap layak di mata publik. Akhirnya, situasi ini mungkin juga mengingatkan kita bahwa dinamika politik adalah hal yang wajar dan penting dalam konteks demokrasi. Setiap kritik yang muncul, baik dari dalam maupun luar, menjadi katalis untuk peningkatan kinerja pemerintahan. Dalam jangka panjang, ketahanan demokrasi Indonesia akan sangat bergantung pada bagaimana generasi muda politik mampu menunjukkan bahwa mereka bukan hanya produk dari sistem yang ada, tetapi juga pemimpin yang mampu membawa negara ke arah yang lebih baik.