“Kita tentu semua berharap pelaksanaan UTBK ini berjalan secara jujur dan kredibel,” Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof Agussabti, Jumat (25/4/2025). Berita mengenai tindakan oknum peserta yang merekam soal ujian dan mempostingnya di media sosial sangat mengkhawatirkan, terutama dalam konteks Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang merupakan salah satu penentu bagi calon mahasiswa untuk memasuki perguruan tinggi. Kasus ini menunjukkan bahwa upaya menjaga integritas dan keadilan dalam sistem pendidikan masih menghadapi tantangan besar. Dalam konteks ini, langkah Universitas Syiah Kuala (USK) untuk memperketat pengawasan adalah respons yang tepat dan perlu diambil untuk mencegah kecurangan di masa depan. Pertama-tama, tindakan merekam dan membagikan soal ujian menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab dari oknum tersebut. Ujian standar seperti UTBK dirancang untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan peserta dalam kondisi yang adil dan seimbang. Dengan adanya kecurangan, maka tujuan dari ujian itu sendiri menjadi hilang. Ini tidak hanya merugikan peserta yang berusaha dengan cara yang jujur, tetapi juga merusak reputasi institusi pendidikan yang menyelenggarakan ujian tersebut. Pengawasan yang lebih ketat tentunya diperlukan, namun hal ini juga harus diimbangi dengan sosialisasi dan edukasi kepada para peserta mengenai pentingnya etika dalam mengikuti ujian. Mahasiswa dan calon mahasiswa perlu diperkenalkan dengan nilai-nilai kejujuran akademik dan konsekuensi dari tindakan curang. Upaya ini tidak hanya akan menciptakan lingkungan ujian yang lebih aman, tetapi juga akan membentuk karakter peserta yang lebih baik di masa depan. Di sisi lain, pihak penyelenggara, dalam hal ini USK, juga perlu melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan UTBK. Penggunaan teknologi yang lebih canggih mungkin diperlukan untuk mendeteksi kecurangan sedini mungkin, misalnya dengan memanfaatkan perangkat lunak untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan selama ujian. Selain itu, menciptakan lapangan pengawasan yang lebih luas dan melibatkan lebih banyak pengawas dalam proses ujian bisa menjadi solusi yang efektif. Dalam jangka panjang, langkah-langkah tersebut perlu disertai dengan kerjasama antara institusi pendidikan dan pemerintah untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih transparan dan akuntabel. Diperlukan juga penegakan hukum yang lebih tegas terhadap oknum yang melakukan kecurangan, agar ada efek jera bagi calon peserta lainnya. Dengan demikian, diharapkan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang di masa depan. Secara keseluruhan, isu kecurangan dalam ujian seperti UTBK ini memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Integritas dalam pendidikan sangatlah penting dan harus dijaga demi masa depan generasi muda. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik dan adil, menciptakan lulusan yang berkualitas dan beretika.