Moge yang disita terkait kasus korupsi BJB tidak tertuang dalam LHKPN dan bukan atas nama RK. Berita mengenai KPK yang mengungkap moge (motor gede) yang disita bukan atas nama seseorang berinisial RK serta tidak tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah sebuah perkembangan yang patut dicermati. Kasus seperti ini menyiratkan adanya masalah terkait transparansi dan akuntabilitas dalam laporan harta kekayaan pejabat public, yang merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam konteks ini, penting untuk melihat implikasi lebih luas dari penemuan tersebut. Pertama-tama, penyitaan barang-barang mewah seperti moge oleh KPK menunjukkan bahwa lembaga antikorupsi ini terus berkomitmen dalam upaya untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang melibatkan dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Proses penyitaan ini, jika terbukti berkaitan dengan uang hasil korupsi, merupakan langkah yang krusial untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera kepada para pelanggar. Namun, situasi ini juga memperlihatkan celah dalam sistem pengawasan internal terhadap penyelenggara negara, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap pelaporan harta kekayaan. Kedua, tidak adanya pencatatan moge tersebut dalam LHKPN menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas pejabat yang bersangkutan. LHKPN dirancang untuk memberikan gambaran jelas mengenai kekayaan para pejabat dan mencegah terjadinya konflik kepentingan. Ketika harta kekayaan tidak dilaporkan, kita bisa berargumen bahwa hal tersebut mengindikasikan potensi penyelewengan atau ketidakpatuhan yang seharusnya dijadikan sorotan oleh publik dan lembaga pengawasan. Penemuan ini juga membuka diskusi mengenai pentingnya revisi terhadap regulasi dan sistem pelaporan harta kekayaan. Dengan adanya kasus-kasus seperti ini, sudah saatnya pemerintah dan pihak berwenang mengevaluasi efektifitas LHKPN dan memberikan sanksi tegas kepada mereka yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan. Selain itu, sosialisasi dan pendidikan mengenai pentingnya transparansi dalam harta kekayaan harus terus ditingkatkan, baik untuk pejabat publik maupun masyarakat umum. Di sisi lain, kasus ini juga memberikan tamparan bagi citra lembaga penegak hukum dan integritasnya. Masyarakat berhak untuk mengetahui bahwa tindakan tegas seperti penyitaan tidak hanya dilakukan terhadap barang-barang umum, tetapi juga terhadap aset pribadi yang diduga diperoleh secara ilegal. Menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum menjadi sangat penting agar masyarakat tetap percaya akan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan. Secara keseluruhan, berita mengenai moge yang disita KPK dan keterkaitannya dengan RK harus direspons dengan tindakan konkret, baik dari lembaga KPK sendiri, pemerintah, maupun masyarakat. Keberlanjutan upaya pemberantasan korupsi harus didasari oleh transparansi dan akuntabilitas, serta dukungan yang kuat dari semua pihak. Hanya dengan demikian, kita dapat menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan terpercaya.