Al-Farlaky turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras menyusun laporan keuangan ini. Berita mengenai Bupati Aceh Timur yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited 2024 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh merupakan langkah yang signifikan dalam konteks transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Penyerahan LKPD ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi salah satu kewajiban penting dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu penyusunan laporan yang akurat dan tepat waktu. LKPD unaudited yang diserahkan ini menjadi bagian dari proses pengawasan yang lebih besar yang dilakukan oleh BPK RI. Dengan adanya audit dari BPK, diharapkan keuangan daerah dapat dikelola dengan lebih baik dan lebih transparan. Proses audit ini juga berfungsi untuk menilai apakah laporan keuangan yang dibuat telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini tentunya akan membantu dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan di daerah. Selain itu, penyerahan LKPD ini bisa menjadi tolok ukur bagi Bupati Aceh Timur dalam upayanya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Dengan dukungan dari BPK, diharapkan temuan-temuan yang akan dihasilkan dari audit tersebut dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang. Hal ini penting, mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran, terutama dalam situasi ekonomi yang terus berubah. Bupati juga patut mendapatkan penghargaan atas usahanya untuk terlibat aktif dalam proses transparansi ini. Langkah ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia untuk mengikuti jejak dalam dalam hal pengelolaan keuangan yang baik. Semangat untuk membawa pemerintah daerah lebih transparan dan akuntabel patut didorong agar pengelolaan keuangan negara dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Namun, tantangan tetap ada. Penyerahan LKPD unaudited hanyalah langkah awal. Selanjutnya, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa rekomendasi dari BPK diimplementasikan dengan baik. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengelolaan keuangan menjadi faktor yang krusial untuk dapat meraih hasil yang maksimal dari proses audit ini. Secara keseluruhan, tindakan Bupati Aceh Timur dalam menyerahkan LKPD unaudited tersebut tentu memberikan harapan bagi masyarakat bahwa pengelolaan keuangan di daerah tersebut dapat berjalan dengan baik. Diharapkan, hasil audit BPK nantinya akan memberikan masukan yang konstruktif untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah dan memastikan dana publik digunakan untuk kepentingan masyarakat secara efektif dan efisien.