Mendagri Tito Karnavian membuka peluang revisi UU Ormas untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi keuangan. Tujuannya mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Berita mengenai potensi revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang disampaikan oleh Mendagri menunjukkan adanya kesadaran dari pemerintah tentang pentingnya mengawasi dan mengatur keberadaan ormas di Indonesia. Dalam konteks ini, "kebablasan" yang disebutkan oleh Mendagri mengindikasikan kekhawatiran akan adanya penyalahgunaan wewenang oleh ormas tertentu yang mungkin melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Tanggapan tersebut menyiratkan perlunya evaluasi dan penyesuaian regulasi agar ormas dapat berfungsi secara konstruktif dan tidak menjadi alat untuk kepentingan kelompok tertentu yang merugikan masyarakat luas. Satu hal yang menarik untuk dicermati adalah bagaimana regulasi ini berpotensi mempengaruhi kebebasan berorganisasi dan berekspresi. Di satu sisi, penting untuk memiliki batasan yang jelas agar ormas tidak menyimpang dari tujuannya yang mulia, yaitu memberdayakan masyarakat. Namun, di sisi lain, adanya revisi yang terlalu ketat juga berpotensi membatasi ruang gerak organisasi yang sah dan berkontribusi positif. Oleh karena itu, proses revisi ini harus melibatkan berbagai stakeholder, termasuk organisasi masyarakat, akademisi, dan pihak-pihak lain untuk menjamin bahwa revisi yang dihasilkan benar-benar mengakomodasi kepentingan semua pihak dan memperkuat demokrasi. Penting juga untuk mengingat bahwa organisasi kemasyarakatan sering kali menjadi suara bagi masyarakat yang terpinggirkan. Jika regulasi yang dihasilkan tidak hati-hati, bisa jadi akan memunculkan resistensi dari masyarakat yang merasa suaranya dibungkam. Oleh karena itu, dalam menyusun revisi UU Ormas, pemerintah harus memperhatikan dinamika sosial dan politik yang ada serta memastikan bahwa ormas dapat berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, transparansi dalam proses revisi sangatlah krusial. Proses yang terbuka dan melibatkan berbagai elemen masyarakat akan menciptakan kepercayaan dan legitimasi terhadap keputusan yang diambil. Selama ini, banyak masyarakat yang skeptis terhadap niat pemerintah dalam membuat regulasi, terutama yang menyangkut kebebasan berpendapat dan berkumpul. Jika revisi UU Ormas ini bisa dilakukan dengan cara yang inklusif dan transparan, maka akan besar kemungkinan masyarakat akan lebih menerima hasilnya. Terakhir, perlu dicatat bahwa setiap perubahan regulasi harus diimbangi dengan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam berorganisasi. Masyarakat perlu diberi pemahaman mengenai pentingnya ormas sebagai sarana untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan untuk bersuara. Jika tidak, masyarakat mungkin tidak akan memahami esensi dari regulasi baru ini dan bisa menimbulkan perdebatan yang tidak konstruktif di kalangan publik. Revisi UU Ormas, bila dilakukan dengan cermat dan melibatkan berbagai pihak, bisa menjadi langkah positif untuk penyempurnaan sistem demokrasi di Indonesia. Di saat yang sama, tantangan dan resistensi akan selalu ada, sehingga dibutuhkan pendekatan yang bijak dari pemerintah dalam menyikapi isu ini agar tidak menimbulkan perpecahan di antara ormas dan masyarakat luas.